Home / Uncategories / Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Jadi Penggerak Provinsi Maluku

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Jadi Penggerak Provinsi Maluku

Edit

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Jadi Penggerak Provinsi Maluku

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Jadi Penggerak Provinsi Maluku

Posted: 14 Sep 2018 07:28 AM PDT


AMBON, LELEMUKU.COM - Kehadiran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Provinsi Maluku diharapkan dapat menjadi motor penggerak pemberdayaan di daerah. Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Gubernur Maluku, Zeth Sahuburua saat menghadiri Pelantikan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Provinsi Maluku di Lantai 7 Kantor Gubernur Maluku, Kamis (13/9).

Kehadiran LPM, disebut Sahuburua, diharapkan menjadi salah satu faktor kunci sekaligus juga motor penggerak usaha-usaha pemberdayaan di tingkat bawah.

"Karena itu, kita patut bersyukur, sebab hari ini di Provinsi Maluku telah terbentuk secara resmi LPM, sebuah Lembaga yang bertransformasi dari organisasi yang dulu kita kenal sebagai Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau LKMD," ujar Sahuburua. Menurutnya, ada sesuatu yang berbeda dan memiliki nilai tambah dari LPM dibandingkan dengan LKMD adalah skala dan jangkauan kerjanya.

Lebih lanjut Sahuburua katakan,  kalau LKMD lokusnya kebanyakan pada masyarakat tingkat desa saja, maka LPM ini jauh lebih luas, sebab kehadirannya guna menggerakan pembangunan partisipatif di seluruh tingkatan pemerintahan dari Pusat, Kabupaten/Kota sampai ke Desa dan Kelurahan.

"Jadi, bukan hanya antara pihak pemerintah dengan masyarakat, tetapi juga sektor swasta atau pihak lainnya yang berkontribusi bagi kepentingan pemberdayaan masyarakat itu sendiri. Ini sebuah cara menggerakan pembangunan secara holistic dengan melibatkan partisipasi aktif tiga pilar good governance: Pemerintah, Masyarakat dan sektor Swasta," ungkapnya. 

Sahuburua menyebutkan, konsep pembangunan partisipatif masyarakat ini, berguna bagi program pemerataan pembangunan, mengurangi kesenjangan, pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Konsep pembangunan partisipatif masyarakat ini, menurutnya, berguna bagi program pemerataan pembangunan, mengurangi kesenjangan, pengentasan kemiskinan dan pengangguran.

"Konsep ini hadir sebagai upaya mencari 'jalan tengah' dari model pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, yang diperkenalkan oleh Adam Smith, seorang Ahli Ekonomi asal Skotlandia di awal abad 20. Model pembangunan ini ternyata menuai kecaman dari berbagai pihak sebab dianggap tidak mampu menyelesaikan masalah kemiskinan, pengangguran dan keterbelakangan," paparnya.

Dari situlah, kata Sahuburua, model pembangunan yang berorientasi pemerataan dengan melibatkan banyak masyarakat menjadi sesuatu yang penting untuk dikedepankan yakni, pembangunan dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat.

Walaupun secara teoritis, sebutnya, pembangunan partisipatif ini dianggap sebagai solusi tetapi dalam implementasinya tetap membutuhkan perhatian ekstra agar benar-benar efektif dan memberikan hasil guna yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

"Apa yang saya sampaikan tadi, sengaja diangkat sebagai kerangka pikir awal bagi Kepengurusan DPD LPM Provinsi Maluku yang dilantik hari ini untuk mempersiapkan diri menyambut tugas-tugas ke depan," imbuhnya.

Tanggungjawab memberdayakan masyarakat, kata Sahuburua, menjadi sebuah tanggungjawab yang amat mulia. Sebab negara kita di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. sementara kerja, kerja dan kerja. Ada banyak program pembangunan yang didesain guna mendorong proses pemberdayaan masyarakat, mulai dari penguatan kapasitas sumberdaya manusia, pengembangan infrastruktur, pengalokasian anggaran dengan skala prioritas dan masih banyak lagi.

"Maka tugas besar saudara-saudara sebagai Pengurus DPD adalah pertama-tama melakukan konsolidasi ke jajaran di bawah, baik di kabupaten/kota hingga kepengurusan di tingkat desa dan kelurahan. Konsolidasi mulai dari persoalan pembentukan organisasi, pelantikan pengurus, tetapi juga penyiapan sumberdaya manusia, program kerja dan yang lainnya," harapnya.

Apalagi, menghadapi "tantangan ganda". Maksud tantangan ganda disini, jelas Sahuburua, dimana provinsi ini selain tantangan teknis dari sisi kualitas sumberdaya manusia, alokasi anggaran, sarana prasarana pendukung, sesungguhnya tantangan karateristik wilayah kepulauan jauh lebih berat dan selalu menempati ranking teratas.

"Oleh sebab itu dibutuhkan inovasi, kreativitas dan cara pandang yang lebih cerdas dalam melaksanakan kerja saudara-saudara pengurus DPD nantinya," tandasnya.

Sahuburua juga berharap, kesediaan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) LPM RI untuk terus berkomunikasi, memonitor dan memberikan pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat di Maluku.

Untuk diketahui, pelantikan DPD LPM Provinsi Maluku periode 2018-2024 dilakukan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPP LPM RI, Andien Achza dan dihadiri.(HumasMaluku)

Kirab Pemuda Nasional Zona 2 Singgah di Kota Ambon

Posted: 14 Sep 2018 06:56 AM PDT

Kirab Pemuda Nasional Zona 2 Singgah di Kota AmbonAMBON, LELEMUKU.COM - Pemerintah Kota Ambon, Provinsi Maluku sambut kedatangan Peserta Kirab Pemuda Nasional Zona 2 di Ruang Rapat Balaikota Ambon, Kamis (13/9).

Kedatangan Rombongan Kirab di Balaikota diterima oleh Wakil Walikota (Wawali) Ambon, Syarif Hadler, didampingi jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon.

Ambon menjadi titik ke-3 setelah Jayapura dan Manokwari yang disinggahi putra-putri terbaik Indonesia yang tergabung dalam Kirab Pemuda Nasional.

Wawali pada kesempatan itu mengaku sangat bersyukur karena Kota Ambon dijadikan sebagai titik singgah penyelenggaraan program tersebut. Dirinya menyambut gembira, kehadiran seluruh rombongan.

Wawali meyakini sungguh bahwa kesan pertama menginjak kaki di suatu tempat, termasuk di Kota Ambon, akan menentukan penilaian para pengunjungnya terhadap daerah tersebut.

Wawali juga memberikan apresiasi kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) atas kepercayaan yang diberikan. Diakui, kedatangan Peserta Kirab Pemuda Nasional menandakan bahwa Pemerintah Pusat, khususnya Kemenpora, memiliki kepedulian yang tinggi terhadap pembangunan kepemudaan di Kota Ambon.

Ditambahkan, pihaknya pun akan terus mendukung program Kemenpora, terutama yang berorientasi pada pembentukan pemuda yang hebat dan sejahtera.

Sementara itu, di kesempatan yang sama, perwakilan dari Kemenpora yang ditugaskan untuk menerima peserta Kirab Pemuda Nasional 2018 Zona Indonesia Tengah dan Indonesia Timur, Johnny Sihite, menjelaskan, Rombongan Kirab Pemuda Nasional 2018, nantinya akan berada di Kota Ambon selama 4-5 hari kedepan dan dilanjutkan ke Provinsi Maluku Utara (Malut).

Harapannya adalah Kirab Pemuda dapat menjadi simbol pemersatu bangsa. Pemuda yang mengikuti Kirab Pemuda Nasional adalah wujud kepedulian pemerintah sebagaimana yang diwacanakan oleh Presiden RI, Joko Widodo, dalam program nawacita yang mengisyaratkan bahwa negara dapat hadir di tengah-tengah masyarakat, melalui berbagai instrumen. diantaranya melalui Kemenpora, melalui OPD di lingkup Pemerintah Daerah (Pemda) se-Indonesia, dengan membawa pelopor pemuda untuk bersatu.

Sehubungan dengan ini, untuk diketahui rombongan Kirab Pemuda Nasional 2018 yang singgah di Kota Ambon, keseluruhannya berjumlah 50 orang. Terdiri dari 34 orang perwakilan masing-masing provinsi, 1 orang peserta tambahan dari titik awal singgah di Merauke, 10 orang peserta dari organisasi kepemudaan, serta 5 orang tenaga pendamping dari Kemenpora, alumni, dokter dan aparat keamanan.

Diharapkan dengan kehadiran rombongan Kirab Pemuda Nasional di Kota Ambon, para pesertanya dapat belajar banyak tentang budaya maupun kreativitas yang dimiliki oleh pemuda di daerah ini. Serta menceritakan catatan baik dari Kota Ambon, saat berada di titik singgah lain maupun saat kembali ke daerah asal. (DiskominfoAmbon)
Bagi ke WA Bagi ke G+