Awali 2019, Kota Ambon Terima Anugerah Harmony Award |
| Awali 2019, Kota Ambon Terima Anugerah Harmony Award Posted: 05 Jan 2019 11:33 AM PST  JAKARTA, LELEMUKU,.COM - Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, Provinsi Maluku mengawali tahun 2019 dengan meraih Anugerah Harmony Award sebagai kota dengan kategori paling rukun se-Indonesia dari Kementerian Agama Republik Indonesia, bertempat di Kantor Kementerian Agama RI,(3/1).Anugerah ini diserahkan langsung oleh Menteri Agama Republik Indonesia, Lukman Hakim Saifuddin dalam Upacara Peringatan Hari Amal Bhakti ke-73 dan diterima Wakil Walikota (Wawali) Ambon, Syarif Hadler. Dari sejumlah kota-kota di Indonesia, Kota Ambon kemudian ditetapkan sebagai kota dengan kategori kehidupan keagamaan paling rukun melalui surat keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019. Selain Kota Ambon Penghargaan serupa juga diberikan kepada Provinsi Kalimatan Utara, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Kalimatan Timur, Kabupaten Bulungan dan Kota Yogyakarta. Menteri Agama RI, Lukman Hakim Saifuddin dalam sambutannya menyampaikan bahwa memasuki tahun 2019 ada enam sasaran strategis yang telah digariskan, diantaranya, meningkatnya kualitas kehidupan umat beragama, meningkatnya harmoni sosial dan kerukunan umat beragama, meningkatnya kualitas pelayanan keagamaan, meningkatnya akses layanan pendidikan, meningkatnya mutu pendidikan agama dan keagamaan dan peningkatan kualitas tatakelola pembangunan bidang keagamaan.  Menteri Agama RI menyampaikan Apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah dianugerahi Harmony Award, serta seluruh instansi terkait atas dukungan dan kerjasama lintas sektoral dalam pembangunan kehidupan beragama selama ini.Wawali dihadapan awak media setelah menerima penghargaan sampaikan dengan penghargaan yang kita terima hari ini, maka semakin banyak tantangan yang kita hadapi kedepan. "Kalau beberapa waktu lalu kita terima Setara Institute sebagai salah kota dari 10 kota yang dianggap mempunyai tingkat toleransi yang paling tinggi, dan hari ini oleh Kementerian Agama RI kita diberikan penghargaan sebagai kota yang mempunyai tingkat harmonisasi yang cukup baik di seluruh Indonesia, tantangan bagi kita adalah bagaiman kita memelihara itu," Ungkapnya. Wawali mengajak semua pihak untuk terus memupuk rasa persaudaraan kita bersama dalam menjalani tahun 2019 ini. Sebagai Informasi, selain Pemerintah Prov/Kab/Kota se-Indonesia, Anugerah Harmony Award kategori Berkinerja Terbaik juga diberikan kepada Forum Koordinasi Umat Beragama (FKUB) diantaranya, FKUB Aceh, FKUB DKI Jakarta, FKUB Kalimatan Barat, FKUB Kota Bekasi, FKUB Gubung Kidul dan FKUB Tasikmalaya. Hadir mendapimpingi Wawali, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Ambon, M.R. Latuconsina, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat, Abdullah Raharusun, Kepala Komunikasi Pimpinan dan Protokol, Yan Suitela serta staf Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Ambon. (DiskominfoSandiAmbon) |
| BI Akui Inflasi Maluku 2018 Terkendali dan Tepat Sasaran Posted: 05 Jan 2019 10:02 AM PST  AMBON, LELEMUKU.COM - Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Maluku menilai inflasi Provinsi Maluku pada tahun 2018 terkendali dan berada pada sasaran inflasi. Menurut Kepala KPw BI Maluku, Bambang Pramasudi, inflasi dari Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Maluku pada bulan Desember 2018 tercatat sebesar 1,14% month to month (mtm) dan secara keseluruhan tahun 2018 sebesar 3,35% year on year (yoy), berada pada sasaran target Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Maluku sebesar 4%±1% (yoy). "Namun, inflasi Maluku 2018 sebesar 3,35%(yoy) tersebut lebih tinggi dibandingkan inflasi tahun 2017 yang sebesar 0,78% (yoy)," ungkap dia dalam rilis yang diterima Lelemuku.com pada Sabtu (5/1). Meningkatnya inflasi Maluku 2018 disebabkan oleh inflasi kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan yang sebesar 4,72% (mtm) atau 10,19% (yoy). Inflasi pada kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan utamanya disebabkan oleh komoditas angkutan udara akibat sudah tidak beroperasinya beberapa rute penerbangan, dan berkurangnya frekuensi penerbangan dari beberapa Maskapai, yang menyebabkan harga tiket angkutan udara meningkat tajam. "Kenaikan harga tiket angkutan udara juga disebabkan oleh tingginya permintaan menjelang musim liburan Natal dan Tahun Baru. Peningkatan tarif angkutan udara dalam 3 bulan terakhir, menjadi faktor utama pemicu inflasi di Maluku sampai dengan Desember 2018. Peningkatan inflasi juga terjadi pada kelompok sandang sebesar 0,16% (mtm) atau 6,16% (yoy), utamanya sandang wanita dan sandang anak. Kenaikan ini seiring dengan tingginya permintaan pakaian baru untuk perayaan Hari Natal," papar dia. Namun, inflasi Maluku masih tertahan oleh kelompok bahan makanan yang mengalami inflasi sebesar 1,43% (mtm) atau deflasi 3,55% (yoy). Deflasi pada kelompok bahan makanan utamanya disebabkan oleh komoditas ikan segar dan beberapa jenis sayuran lainnya seiring dengan tercukupinya pasokan, terutama sayuran yang diproduksi lokal seperti ketimun, kangkung dan nangka muda. "Selain itu, harga beras di Maluku masih stabil seiring konsistensi Bulog Divre Maluku-Maluku Utara dalam melakukan Operasi Pasar Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Bulog juga telah memastikan pasokan beras di wilayah Maluku setara dengan 3 bulan konsumsi," ungkap Bambang. Dikatakan guna menjaga agar inflasi Maluku tetap terkendali, TPID Maluku telah melakukan beberapa upaya pengendalian inflasi. Menjelang Natal, TPID Maluku dan Dinas Perhubungan Maluku telah melakukan koordinasi melalui pertemuan langsung dan melalui surat kepada maskapai penerbangan dalam upaya pengendalian harga tiket angkutan udara antara lain koordinasi untuk penambahan frekuensi penerbangan. "Namun, berdasarkan informasi dari pihak maskapai, pengurangan frekuensi penerbangan tersebut dilakukan atas dasar peningkatan utilisasi pesawat dan profitabilas maskapai dengan memaksimalkan ke rute yang lebih padat penumpang seperti Jakarta - Denpasar. Pengurangan frekuensi juga disebabkan oleh parkirnya beberapa pesawat jenis Boeing Max-8 dalam rangka pelaksanaan audit," papar dia Selanjutnya, TPID Maluku telah bersinergi bersama Satgas Pangan dan Kementerian Dalam Negeri melakukan sidak harga dan ketersediaan pasokan bahan pokok di pasar tradisional, swalayan dan distributor. Selain itu, untuk menjaga stabilitas harga, Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah menyelenggarakan pasar murah bahan pokok, dan Dinas Kelautan & Perikanan menyelenggarakan pasar murah ikan segar. Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ambon juga sedang mengupayakan persetujuan Rancangan Perda terkait budidaya ikan kepada DPRD. Tujuannya adalah untuk menambah pasokan ikan segar di saat musim paceklik ikan karena cuaca yg kurang kondusif, serta untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. "Inflasi Provinsi Maluku pada tahun 2019 diperkirakan dan akan terus diupayakan pada level yang rendah dan stabil serta berada pada sasaran inflasi sebesar 4,0%±1% (yoy). Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku senantiasa berkoordinasi dan bersinergi dengan Pemprov Maluku dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Maluku, TPID Provinsi Maluku, TPID Kota/Kabupaten se Maluku, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Satgas Pangan dan pihak terkait lainnya untuk melaksanakan program dan strategi pengendalian inflasi di Maluku," jelas dia. (Laura Sobuber) |
| You are subscribed to email updates from Lelemuku.com. To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States | |
