Said Assagaff Letakan Batu Pertama Pembangunan Mesjid Baiturrahman Tial

Said Assagaff Letakan Batu Pertama Pembangunan Mesjid Baiturrahman Tial
Royke Lumowa Pecat 9 Oknum Anggota Polda Maluku
Raih Adipura ke 7, Ambon Tergolong Kota Bersih dan Peduli Lingkungan
Forkopimda Maluku Sambut Kedatangan Pangdam Pattimura yang Baru, Marga Taufiq
Penyelesaian Konflik di Maluku Jadi Standar RI Tuntaskan Konflik Luar Negeri

Posted: 17 Jan 2019 02:52 AM PST

TIAL, LELEMUKU.COM - Gubernur Maluku, Said Assagaff, Kamis (17/1) melakukan peletakan batu pertama Mesjid Baiturrahman Negeri Tial. Pada acara itu, dihadiri Upu Latu Raja Negeri Beserta Perangkat-Perangkat Negeri Tial dan juga Basodara pela gandong.

Hadir juga pejabat pemerintah provinsi Maluku diantaranya, Sekretaris Daerah Maluku, Hamin bin Thahir. Kadis Pertanian, Diana Padang, Kepala BPKAD, Lutfi Rumbia, Kepala Dinas Sosial, Sartono Pining, Kadis Kehutanan, Sadli Ie, Kadis Pariwisata, Habiba Saimima, Karo Umum, Hadi Sulaiman dan Karo Pemerintahan, Jasmono.

Assagaff dalam sambutan tertulisnya mengatakan, peletakan batu pertama untuk membangun rumah Allah ini, merupakan manifestasi dari iman dan niat yang suci karena Allah.

Secara etimologi kata masjid, sebut Assagaff, berasal dari Bahasa Arab yang berarti tempat sujud. Tetapi dalam realitas sejarah Islam, mesjid bukan hanya sebagai tempat umat Islam melaksanakan ibadah shalat, tetapi punya posisi dan peran sangat sentral dan vital untuk pembangunan peradaban umat.

"Sejak periode Mekkah maupun periode Madinah, mesjid sudah berfungsi sebagai pusat peradaban umat, antara lain sebagai pusat pemerintahan, pusat persaudaraan (Ukhuwah Islamiyah), pusat dakwah dan pusat pendidikan Islam, pusat ekonomi (Baitul Mal) dan sebagai simbol persamaan dan kesetaraan umat. Selain fungsi utama sebagai tempat shalat," kata Assagaff.

Pada konteks ini, lanjutnya, mesjid punya posisi dan peran yang sangat stratagis dalam rangka pembangunan umat dan bangsa ini. Permasalahannya selama ini fungsi dan peran masjid belum dimanfaatkan secara baik.

"Menurut saya, ada beberapa masalah yang butuh perhatian dan solusi dari kita semua, antara lain, pertama, manajemen pengelolaan masjid secara umum masih bersifat konvensional, apalagi di Maluku belum bisa menjawab fungsi-fungsi masjid secara maksimal baik sebagai tempat ibadah maupun sebagai pusat peradaban Islam," paparnya.

Hal tersebut ditandai dengan kondisi mesjid kurang terawat dengan baik, kumuh, lingkungannya kotor, tidak ada perpustakaan, jadwal khutbah juma'at dan pembinaan umat tidak teratur, tidak ada peningkatan kapasitas imam dan kasisi masjid, tidak ada Pengurus Remaja Mesjid, kalaupun ada tidak berperan aktif untuk memakmurkan mesjid.

Kedua, Sumber daya pengelola mesjid belum terlalu profesional. Ketiga, masih kuatnya paradigma dan pemahaman teologi (agama), yang lebih berorientasi pada aspek-aspek ibadan ritual dan bersifat ukhrawi saja dan mengabaikan pembangunan peradaban umat.

"Padahal dalam setiap doa kita, selalu kita awali dengan memohon kebahagiaan kehidupan dunia, baru menyusul permohonan kebahagiaan kehidupan di akhirat," ucapnya.

Dikatakan, mempersempit fungsi mesjid hanya sebagai tempat pelaksanaan ibadah-ibadah (mahdha (ritual), bukan hanya akan mengurangi fungsi mesjid, tetapi juga mendistorsikan atau menghilangkan peran mesjid sebagaimana yang pernah ditunjukan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat.

Sebagai contoh, jelasnya, pada zaman Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, menjadikan mesjid Nabawi di Madinah sebagai pusat pemerintahan selain sebagai tempat shalat.

Demikian halnya di Indonesia, pesantren-pesantren juga menjadikan masjid sebagai pusat aktivitas pembelajaran. Bahkan dewasa ini di Indonesia, khususnya masjid Raya dan Mesjid Agung di kota juga sudah mendirikan sekolah, rumah sakit, radio.

"Begitu besarnya peran masjid itu, maka pada masa Rasulullah SAW, para sahabat Ar-Rasyidah, masa daulah Amawiyah dan Abbasyiah, pada setiap masjid itu dibangun Kuttab sebagai pusat pembelajaran, khususnya baca tulis. Lebih mengesankan lagi dalam proses pembelajaran itu, nabi Muhammad SAW dan para sahabat mengundang para guru (mudarris) dari pelbagai kalangan, termasuk non Muslim khususnya kelompok Ahlul Kitab untuk menjadi guru (mudarris) bagi orang-orang Muslim," jelas Assagaff.

Pada sisi ini, sebagai pusat peradaban Islam, mesjid juga sangat terbuka dalam melakukan transformasi peradaban. Prinsip saling memberi dan menerima atau tolong menolong dalam kebajikan dengan pelbagai kelompok yang berbeda, menunjukan peradaban di bangun melalui mesjid sangat egaliter dan kosmopolit.

Tak terkecuali di Maluku, terdapat local wisdom seperti tradisi badati dan masohi, dimana umat beragama yang berbeda ikut serta dalam proses pembangunann masjid dan gereja, dengan cara menyumbangkan bahan atau dana serta tenaga. Khususnya yang punya hubungan Pela, Gandong atau tetangga negeri.

Untuk itu, mari katong gunakan dengan maksimal mungkin modal sosial kultural yang ada untuk sama-sama katong bangun masjid ini. Sekecil apapun sumbangan yang katong berikan, mari sama-sama bakubadati untuk masjid ini.

"Harapan beta setelah selesainya pembangunan mesjid ini, Ta'mir Mesjid Baiturrahman ini, seperti bapak iman, khatib, modim, marbot, pemerintah dan masyarakat yang ada disini, harus mampu membuat program-program yang dapat memakmurkan masjid ini. Jadikanlah masjid ini sebagai pusat pembangunan peradaban umat dan masyarakat di daerah ini. Banyak permasalahan yang perlu menjadi perhatian kita bersama-sama, antara lain, masalah pergaulan bebas, Narkoba, HIV/Aids, minuman keras, kerusakan lingkungan dan pelbagai macam persoalan keumatan lainnya. Semoga masjid ini dapat menjadi sumber pencerah bagi masyarakat yang ada disini," harap Assagaff.

Assagaff juga mengingatkan tentang dinamika masyarakat yang semakin multikultural, serta adanya ancaman radikalisme dan terorisme yang menglobal dewasa ini.

"Di akhir masa jabatan beta selaku gubernur ini, beta harapkan umat Islam terus berada di garda terdepan untuk merawat kerukunan dan kedamaian yang sudah terbina secara baik selama ini," ingatnya.

Untuk itu, Assagaff menghimbau, untuk menjadikan mesjid sebagai pusat atau corong untuk mendakwahkan nilai-nilai Islam yang sejuk, ramah, toleran, bersahabat dan empati untuk sesama, sesuai misi suci Islam yaitu Rahmatan lil 'Alamin. (HumasMaluku)

Royke Lumowa Pecat 9 Oknum Anggota Polda Maluku

Posted: 17 Jan 2019 12:29 AM PST

AMBON, LELEMUKU.COM - Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Maluku Irjen Polisi Drs. Royke Lumowa, M.M., pecat 9 oknum anggota Polri di jajaran Polda Maluku, Kamis (17/1).

Pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) ini dilakukan karena mereka terbukti bersalah melakukan perbuatan asusila, lari dari tugas (desersi), dan menelantarkan anak.

Pemberhentian dari anggota Polri ini dilakukan melalui upacara PTDH di Lapangan Polda Maluku Letkol CHR. Tahapary, Kota Ambon, Provinsi Maluku.

Mereka yang dipecat adalah 6 berasal dari Polda Maluku, 2 Polres Maluku Tengah dan 1 Polres Maluku Barat Daya (MBD).

Proses upacara PTDH secara simbolis dilakukan Kapolda terhadap 6 oknum anggota Polda Maluku yang berlangsung di Kota Ambon. Sementara 3 lainnya, PTDH dilakukan di wilayah hukum masing-masing pada hari yang sama.

Dalam proses pemecatan di Kota Ambon, Kapolda Maluku membacakan surat keputusan PTDH. 6 oknum Polda Maluku yang dihadirkan melalui foto kemudian dibawa mengelilingi lapangan upacara untuk disaksikan seluruh pejabat utama dan personel Polda Maluku.

"Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dilakukan terhadap sembilan. Tiga di Polres Maluku Tengah dan MBD. Disini ada enam," kata Kapolda Maluku.

PTDH dilakukan setelah 9 oknum tersebut melakukan pelanggaran berat yang terjadi sekitar 2 sampai 3 tahun lalu. Karena belum adanya kejelasan administrasi, maka PTDH baru dilakukan hari ini.

"Karena belum ada kejelasan administrasi mereka di PTDH atau tidak, saya bilang PTDH," ungkapnya.

Selain 9 oknum tersebut, terdapat juga beberapa anggota yang akan di PTDH. Diantaranya kasus narkoba di tahun sebelumnya yang sudah inkrah, termasuk pembunuhan di tahun 2018.

"Ada kasus meninggalnya orang karena dia (oknum polisi) mabuk, main-main rolet senjata, itu juga lagi di proses dalam waktu dekat kita juga akan PTDH. Kasus narkoba yang sudah inkrah pidana umumnya akan diproses. Yang sudah benar, cocok sesuai aturan, kita tidak akan ragu ragu lakukan PTDH," tegasnya.

PTDH bukan saja keinginan negara dan instansi Polri, tapi kemauan semua polisi, insan polri pada umumnya. Sebanyak 99 persen terdapat anggota polri yang telah melaksanakan tugas dengan baik.

"Mudah mudahan, dengan PTDH ini mereka bisa insaf, memilih jalan yang benar walapun sudah dipecat dari anggota polisi," harapnya.

Berikut nama ke-9 oknum anggota polisi di Polda Maluku dan jajarannya yang di PTDH beserta pelanggaran yang diperbuat;

1. Aiptu Indra Tri Sucahyo dengan jabatan Brigadir BID Propam Polda Maluku, dengan pelanggaran pasal 14 huruf A PPRI no 1 tahun 2003 yakni Disersi.

2. Brigpol Mahdi Alhabsi dengan jabatan Brigadir Bidpropam Polda Maluku, dengan pelanggaran Disersi.

3. Brigpol I Ketut Sukertia dengan jabatan Brigadir Sat Brimob Polda Maluku, dengan pelanggaran Disersi.

4. Brigpol Zeth Ballry Tanate dengan jabatan Brigadir Sat Brimob Polda Maluku, dengan pelanggaran pasal 11 huruf D Peraturan Kapolri 14 tahun 2011 yakni Penelantaran Keluarga.

5. Briptu Abdul Haris dengan jabatan Brigadir Sat Brimob Polda Maluku dengan pelanggaran Disersi.

6. Bripda Muh. Saldy Tuasalamony dengan jabatan Brigadir Sat Brimob Polda Maluku, dengan pelanggaran disersi.

7. Brigpol A.M. Lestaluhu dengan jabatan Brigadir Polres Malteng dengan pelanggaran disersi.

8. Briptu Fransye Latuny dengan jabatan Brigadir Polres Malteng dengan pelanggaran pasal 14 huruf B PPRI no 1 tahun 2003 yakni Asusila.

9. Brigpol Yaman Galela dengan jabatan Bintara Polres MBD melakukan pelanggaran pada pasa 11 huruf C dan D, Perkap 14 tahun 2011 yakni Asusila. (HumasPoldaMaluku)

Raih Adipura ke 7, Ambon Tergolong Kota Bersih dan Peduli Lingkungan

Posted: 16 Jan 2019 08:14 PM PST

AMBON, LELEMUKU.COM – Hingga kini, Kota Ambon, Provinsi Maluku masih dinilai sebagai salah satu Kota bersih dan peduli lingkungan di Indonesia. Hal tersebut dibuktikan dengan diperolehnya Penghargaan Adipura yang untuk ke-7 (tujuh) kalinya dari Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Penyerahan Penghargaan Adipura Periode 2017- 2018 dilaksanakan pada hari Senin (14/1) bertempat di Gedung Manggala Wanabakti, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dihadiri oleh Wakil Presiden, Yusuf Kalla.

Adipura merupakan program nasional yang dilaksanakan untuk mendorong kepemimpinan pemerintah kabupaten/kota dan membangun partisipasi aktif masyarakat dan dunia usaha, dalam mewujudkan sustainable city (kota berkelanjutan), yang menyelaraskan fungsi pertumbuhan ekonomi, fungsi sosial, dan fungsi ekologis dalam proses pembangunannya dengan menerapkan prinsip tata kepemerintahan yang baik (good governance).

Program Adipura merupakan salah satu instrumen pemerintah dalam mendorong implementasi kebijakan lingkungan dengan pendekatan wilayah, pendekatan implementasi kebijakan persampahan dan pendekatan implementasi kebijakan penghijauan.

Salah satu kriteria penilaian dalam penghargaan Adipura adalah dalam hal implementasi atas amanat UU Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah, Upaya dan Hasil dalam memenuhi target nasional pengelolaan sampah, yaitu pengurangan sampah 30% dan penanganan sampah 70% pada 2025, serta upaya penerapan sistem pengelolaan sampah secara terpadu mulai dari hulu sampai hilir di setiap Kabupaten/Kota.

Wakil Presiden (Wapres), Yusuf Kalla dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada seluruh daerah yang mendapat penghargaan.

Namun, lanjut Wapres, hal ini tentunya bukan menjadi titik kepuasan, karena masih banyak hal yang perlu dibenahi.

"Kalau dulu Adipura diperoleh suatu daerah karena kebersihan pada pasar, buang sampah pada tempatnya. Sekarang juga harus melibatkan lingkungan tempat tinggal, penghijauan dan juga masyarakat," Terang Wapres.

Selain itu, Wapres juga meminta kepada pemerintah daerah untuk senantiasa menjadi contoh bagi masyarakat. "Menghimbau tanpa menjadi contoh, itu akan percuma," Ungkap Wapres.

Sementara itu, Wakil Walikota (Wawali), Syarif Hadler dalam keterangannya kepada Tim Media Center mengatakan hal yang sama, bahwa perolehan pengahargaan adalah hal yang membanggakan namun bukanlah suatu kepuasan.

"Semakin banyak penghargaan yang diperoleh, semakin besar tantangan yang kita hadapi," aku Wawali.

Karena itu, Wawali menghimbau kepada seluruh pegawai Pemerintah Kota untuk tetap menjadi contoh dalam menjaga kebersihan serta masyarakat untuk tetap membantu memelihara kebersihan Kota Ambon.

"Menjaga kebersihan bukan hanya menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota saja, namun juga merupakan tanggung jawab dari setiap pegawai Pemerintah Kota dan dibantu oleh masyarakat yang membudayakan kebersihan sebagai gaya hidup," Terang Wawali.

"Terkait hal tersebut, kedepan Pemerintah akan menerapkan sanski bagi yang tidak membuang sampah pada tempatnya. Tapi jangan dilihat sebagai hukuman tapi pembelajaran kepada masyarakat, untuk semakin sadar bahwa bukan karena Adipura tetapi kebersihan sebuah upaya yang dilakukan bersama untuk menjaga lingkungan, kesejahteraan dan kemakmuran," Tutup Wawali.

Untuk diketahui, Kota Ambon memperoleh Trophy Adipura untuk Kategori Kota Sedang setelah melalui proses penilaian yang dilakukan Tim Kementerian. (DiskominfoSandiAmbon)

Forkopimda Maluku Sambut Kedatangan Pangdam Pattimura yang Baru, Marga Taufiq

Posted: 16 Jan 2019 07:20 PM PST

AMBON, LELEMUKU.COM - Kedatangan Pangdam XVI/Pattimura, Mayjen TNI Marga Taufiq dan istri beserta rombongan dengan menggunakan Pesawat Batik Air ID 6166 tiba di Bandara Internasional Pattimura Ambon, Provinsi Maluku pada pukul Senin (14/01) 06.14 Wit

Setibanya di Bandara, Pangdam beserta Istri Ny Nida Marga Taufiq langsung disambut dengan Tarian Lenso dari Sanggar Budaya dan alunan musik Totobuang serta pengalungan Kain Tenun Maluku oleh Kapolda Maluku, Irjen (Pol) Royke Lumowa dan istri mewakili Forkopimda Maluku.

Turut hadir dalam penjemputan Kasdam XVI/Pattimura, Wadan Lantamal IX/Ambon, Irdam XVI/Pattimura, Irwasda Polada Maluku, Danrem 151/Binaiya, Danrem 152/Babullah, Para Asisten, Pa Ahli, Kabalak, Dansat jajaran Kodam XVI/Pattimura beserta Istri, Para PJU Polda Maluku, Pa LO AU AL Kodam XVI/Pattimura, Dandim 1504/Ambon, Kapolres P.Ambon, Kadisops Lanud Pattimura, Perwakilan Kejaksaan Tinggi, serta Prajurit Kodam XVI/Pattimura dan Polda Maluku.

Usai penyambutan di Bandara, dilanjutkan menuju Makodam untuk melaksanakan acara tradisi Penerimaan Pangdam XVI/Pattimura beserta Istri di halaman Makodam, disambut oleh seluruh warga Kodam XVI/Pattimura dan pengalungan Kain Tenun dan pemberian Bunga Cengkih oleh Kasdam beserta Istri. Kemudian Pangdam beserta istri selanjutnya memasuki pintu Kesatrian Makodam XVI/Pattimura yang didahului dengan menerima laporan dari pos satu dan regu jaga Kesatrian Makodam serta disambut dengan Tarian Cakalele.

Kegiatan dilanjutkan dengan apel bersama dalam rangka penyerahan Prajurit dan Pegawai Negeri Sipil Kodam XVI/Pattimura dari Pangdam XVI/Pattimura, Mayjen TNI Suko Pranoto kepada Pangdam XVI/Pattimura Mayjen TNI Marga Taufiq.

Mayjen TNI Marga Taufiq dan Istri menuju Ruang Loby utama yang disambut oleh pejabat lama Mayjen TNI Suko Pranoto dan Istri, selanjutnya dilaksankan tradisi penciuman Pataka Kodam XVI/Pattimura Lawamena Haulala oleh Pangdam XVI/Pattimura, Mayjen TNI Marga Taufiq dan dilanjutkan dengan pengisian buku tamu. (Pendam16)

Penyelesaian Konflik di Maluku Jadi Standar RI Tuntaskan Konflik Luar Negeri

Posted: 16 Jan 2019 04:53 PM PST

AMBON, LELEMUKU.COM - Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) RI nilai Pengalaman penyelesaian konflik Maluku dalam waktu yang relatif cepat dan singkat dapat dijadikan bagian dari Kebijakan Politik Luar Negeri (LN) untuk membantu konflik yang terjadi di belahan dunia saat ini. Sebut saja, konflik yang melanda Suriah, Afganistan, Irak, Sudan, Somalia, Yaman dan Rwanda. Bahkan diharapkan bisa menjadi sebuah kebijakan internasional dalam rangka penyelesaiannya.

"Kita bisa melihat bahwa konflik yang begitu mencekam pada waktu itu, dalam waktu relatif cepat bisa diselesaikan. Pemerintah perlu mengangkat pelajaran dari Maluku sebagai bagian dari Kebijakan Politik Luar Negeri untuk membantu berbagai masyarakat di belahan dunia lainnya, dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi," demikian disampaikan Anggota Watimpres RI, Yahya Cholil Staquf saat melakukan pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Maluku bersama dengan para tokoh-tokoh agama dan pimpinan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang dipimpin Wakil Gubernur Maluku, Zeth Sahuburua dalam rangka menjaring masukan terkait dengan kondisi Maluku dan kesiapan jelang Pemilihan Umum, Kamis (10/1) bertempat di Ruang Rapat Lantai II Kantor Gubernur Maluku.

Hal ini, sebut Cholil, karena masyarakat Maluku sendiri, memiliki budaya yang sudah mengakar untuk membangun harmoni serta memiliki naluri untuk mempertahankan harmoni dalam masyarakatnya.

"Sebagian suku-suku di Indonesia pun pun jarang sekali dalam satu suku ada keragaman agama. Di Indonesia Batak agak mirip dengan Maluku bahwa dalam satu marga terdapat keragaman agama dan ini tidak mungkin ada di Eropa, Afrika, Timur Tengah ataupun tempat lain. Ini adalah energi harmoni yang tidak dimiliki di tempat lain," ungkap Cholil.

Dikatakan, cara penyelesaian konflik di Maluku bisa dijadikan pelajaran yang sangat berharga. "Pengalaman inilah yang dapat dijadikan bagian dari kebijakan internasional untuk ikut berperan di dalam mengupayakan perdamaian dunia diberbagai wilayah," paparnya.

Cholil menuturkan ketika dirinya berkunjung ke Yeruslem, Israel beberapa waktu lalu, untuk mengikuti diskusi dengan para Akademisi dan para Ahli, dirinya mengangkat tentang pengalaman Maluku dalam menyelesaikan konflik.

"Saya menyampaikan bagaimana, Maluku mampu melakukan resolusi konflik dari masalah yang terjadi. Dan sambutan luar biasa menunjukan bahwa semua orang tertarik dengan pelajaran yang bisa di ambil dari pengalaman Maluku. Jadi pak Wagub, jangan terkejut jika, yah dalam waktu yang tidak terlalu lama mungkin akan ada banyak perhatian internasional kepada Maluku, karena dunia ini sedang butuh belajar dari Mauluku ini," tandas Cholil.

Sementara itu, Wakil Gubernur Maluku, Zeth Sahuburua mengatakan, stabilitas keamanan di Maluku sangat terjamin.
" Sejak konflik hingga kini, sudah 15 tahun kita hidup aman dan tentram, karena kerukungan hidup umat beragama ini sangat baik," ungkap Sahuburua.

Dia katakan, kerukungan hidup dan toleransi orang beragama di Maluku sudah mengakar dan menjadi tradisi sejak dulu.

"Kalau bapak lihat di Jawa, kalau Lebaran, belum tentu orang Kristen datang berkunjung ke saudara Muslim. Tapi di Maluku, mereka saling bersilaturahmi. Sebaliknya jika Natal akan seperti itu juga akan saling berkunjung. Dan bukan hanya Islam atau Kristen tetapi semua datang berkunjung, bersilaturahmi, mengucapkan selamat hari raya," ucapnya.

Sebaliknya juga, sebut Sahuburua, hal unik terlihat pada saat perayaan hari raya masing-masing agama, terlihat penjagaan rumah-rumah ibadah.

"Kalau kita ada Gereja Natal, yang menjaga keamanan itu juga saudara-saudara kita yang bukan Kristiani. Jadi yah Islam, Hindu dan Budha. Begitupula waktu Lebaran saat shalat Idul Fitri, umat yang bukan Islam itu datang jaga masjid-masjid. Sehingga saya ingin katakan, sampai saat ini hubungan kita sangat baik," tandas Sahuburua. (HumasMaluku)

Berita Terbaru

Said Assagaff Letakan Batu Pertama Pembangunan Mesjid Baiturrahman Tial

Said Assagaff Letakan Batu Pertama Pembangunan Mesjid Baiturrahman Tial

RELATED POSTS