BI Nilai Tekanan Inflasi di Maluku Meningkat pada Februari

Posted: 04 Mar 2019 05:07 PM PST

AMBON, LELEMUKU.COM - Bank Indonesia (BI) Kantor Wilayah Perwakilan (KpW) Maluku menyatakan Inflasi Provinsi Maluku bulan Februari 2019 secara bulanan meningkat namun masih berada pada sasaran inflasi.

Menurut rilis yang diterima Lelemuku.com pada Senin (4/3), Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Maluku pada bulan Februari 2019 tercatat sebesar 0,41% (month to month/mtm) atau sebesar 2,87% (year on year/yoy), berada pada sasaran target Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Maluku sebesar 3,5%±1% (yoy). Tekanan inflasi Maluku pada Februari 2019 tersebut sedikit meningkat dibandingkan inflasi pada bulan Januari 2019 yang sebesar 0,35% (mtm) atau 3,11% (yoy).

Meningkatnya tekanan inflasi bulan Februari antara lain disebabkan oleh meningkatnya tekanan inflasi Kelompok Bahan Makanan, utamanya subkelompok ikan segar. Inflasi subkelompok ikan segar meningkat dari 1,65% (mtm) menjadi 1,93% (mtm), seiring dengan mulai meningkatnya curah hujan di wilayah perairan Maluku yang memicu tingginya gelombang laut.

Selain itu, meningkatnya tekanan inflasi pada Kelompok Bahan Makanan juga disebabkan oleh subkelompok sayur-sayuran, utamanya sayuran yang didatangkan dari luar Maluku seperti tomat sayur dan sawi hijau. Kenaikan tersebut sudah terjadi di sentra produksi sayur di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara. Namun demikian, Inflasi kelompok bahan makanan masih dapat tertahan oleh menurunnya tekanan subkelompok bumbu-bumbuan dari sebelumnya inflasi 0,53% (mtm) menjadi deflasi 3,62%(mtm), utamanya pada komoditas cabai rawit dan lemon.

Sementara itu, inflasi bulan Februari di Maluku tertahan oleh menurunnya tekanan inflasi pada Kelompok Transportasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan. Inflasi Kelompok Transportasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan menurun dari 0,51% (mtm) menjadi deflasi 0,59% (mtm), utamanya disebabkan oleh harga tiket angkutan udara yang mulai turun dari 3,33% pada Januari (mtm) menjadi deflasi 1,66% (mtm) pada Februari.

Hal tersebut dikarenakan beberapa maskapai yang mulai menurunkan harga tiket sejalan dengan arahan Presiden. Meskipun sudah mulai menurun, namun harga tiket pesawat saat ini masih lebih tinggi dibandingkan tahun lalu, sehingga harga tiket angkutan udara masih memberikan tekanan inflasi secara tahunan (yoy).

Menurunnya tekanan inflasi pada Kelompok Transportasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan juga disebabkan oleh menurunnya harga BBM nonsubsidi pada bulan Februari. Harga BBM jenis Pertamax dan Pertalite masing-masing turun dari Rp 10.600 dan Rp 8.000 pada bulan Januari menjadi Rp 10.400 dan Rp 7.850 pada bulan Februari.

Inflasi Maluku pada Februari 2019 juga masih tertahan oleh menurunnya inflasi Kelompok Sandang. Hal tersebut seiring dengan menurunnya permintaan terhadap pakaian wanita dan pakaian anak-anak karena musim liburan yang telah berakhir. Selain itu, Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar juga turut menahan laju inflasi Maluku pada bulan Februari, dengan mencatatkan deflasi sebesar 0,04% (mtm), utamanya pada komoditas bahan bangunan seperti batu bata dan kayu lapis.

Dalam upaya menjaga agar inflasi Maluku tetap terkendali, TPID Maluku telah melakukan beberapa upaya pengendalian. Pada bulan Februari, telah dilakukan Rapat Koordinasi TPID Provinsi Maluku dengan fokus pembahasan pada evaluasi inflasi Maluku tahun 2018 dan perencanaan program pengendalian inflasi tahun 2019. Di samping itu, Bulog Divre Maluku-Maluku Utara juga secara konsisten melakukan Operasi Pasar Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

Bulog memastikan pasokan beras di wilayah Maluku sangat mencukupi dan setara dengan 3 bulan konsumsi. Sinergi TPID Maluku dan Satgas Pangan dalam melaksanakan inspeksi harga dan pasokan bahan makanan di pasar turut mendukung stabilitas harga.

Selanjutnya, sebagai upaya peningkatan kapasitas terutama untuk menginspirasi program-program inovasi, TPID Maluku telah melakukan program studi tiru ke TPID Sumatera Barat pada minggu ke-3 Februari 2019. Sementara itu, sebagai upaya pengendalian harga ikan segar di Kota Ambon, Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ambon sedang menyusun Perda yang mengatur proses pelelangan ikan.

Inflasi Provinsi Maluku pada tahun 2019 diperkirakan akan berada pada level yang rendah dan stabil serta berada pada sasaran inflasi sebesar 3,5%±1% (yoy). Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku senantiasa berkoordinasi dan bersinergi dengan Pemprov Maluku dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Maluku, TPID Provinsi Maluku, TPID Kota/Kabupaten se-Maluku, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Satgas Pangan dan pihak terkait lainnya untuk mengendalikan harga.

Adapun strategi pengendalian inflasi di Maluku difokuskan pada kebijakan 4K, yakni Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi yang Efektif. (BIMaluku)

Royke Lumowa Lantik 188 Bintara Perbatasan di SPN Polda Maluku

Posted: 04 Mar 2019 04:30 PM PST

AMBON, LELEMUKU.COM - Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Maluku, Inspektur Jenderal (Irjen) Polisi Drs. Royke Lumowa, M.M, resmi menutup dan melantik 188 siswa yang mengikuti pendidikan pembentukan Bintara Polri Perbatasan Tahun Anggaran 2018-2019.

Pelantikan dan Penutupan pendidikan pembentukan Bintara Polri Perbatasan berlangsung di Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Maluku, Kawasan Desa Passo Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Senin (4/3).

Kapolda Maluku saat membaca sambutan tertulis Kapolri Jenderal Polisi Hi Muhammad Tito Karnavian menyampaikan, pelantikan Bintara Polri merupakan langkah awal dalam perjalanan karir, seiring perkembangan zaman yang semakin kompleks.

Menurutnya, tugas sebagai anggota Polri penuh dengan tantangan. Remaja Polri sebagai salah satu elemen terdepan, harus mampu melaksanakan tugas secara optimal.

"Tanamkan disiplin dan tekad yang kuat serta implementasikan pengetahuan juga keterampilan yang telah diperoleh dari lembaga pendidikan, demi keberhasilan pelaksanaan tugas," pintanya.

Bintara Remaja Polri diharapkan dapat memegang teguh dan mengamalkan nilai-nilai luhur Tribarata dan Catur Prasetya.

"Laksanakan setiap tugas yang diemban dengan semangat tinggi, bertanggung jawab, dan penuh keikhlasan," harapnya.

Kepada wartawan, Kapolda menjelaskan bahwa Bintara yang baru dilantik saat ini bertugas untuk menjaga daerah perbatasan. Daerah perbatasan di wilayah hukum Polda Maluku berada di 3 Kabupaten. Semuanya berada di Maluku Bagian Tenggara.

"Provinsi Maluku sebagai daerah perbatasan dengan negara lain, dimana sebagian Bintara akan ditempatkan di Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku Barat Daya dan Maluku Tengggara Barat," katanya.

Bintara Polri yang baru dilantik, tambah Royke, akan diperhadapkan dengan tugas pengamanan Pemilu Tahun 2019.

Pesta demokrasi lima tahunan ini, kata Jenderal Bintang 2 itu memiliki karakteristik yang khas, yang disertai dengan potensi kerawanan di setiap daerah penugasan.

"Bintara yang baru dilantik akan disiapkan untuk diturunkan menghadapi pemilu legislatif dan Pilpres 2019," sebutnya.

Mantan Kakor Lantas Polri ini menyampaikan, setelah dilantik, Bintara baru akan dilatih selama satu mingggu. Semua kemampuan mereka akan dikerahkan agar dapat mewujudkan Pemilu yang aman, lancar, dan damai.

"Mereka juga akan dibekali selama satu minggu tentang bagaimana mengamankan pemilu dan mengetahui warna surat-surat suara," tandasnya. (HumasPoldaMaluku)

Berita Terbaru

BI Nilai Tekanan Inflasi di Maluku Meningkat pada Februari

BI Nilai Tekanan Inflasi di Maluku Meningkat pada Februari

RELATED POSTS