Ikan Mati dan Mengapung di Leitimur Selatan Bukan Tanda Gempa dan Tsunami

Posted: 18 Sep 2019 05:21 PM PDT

AMBON, LELEMUKU.COM - Warga di Kota Ambon mendapati banyak ikan mati dan mengapung di Pantai Negeri Hutumuri, Rutong, Lehari dan Hukurila, Kecamatan Leitimur Selatan, Kota Ambon Provinsi Maluku pada Sabtu (14/09/2019) . Banyak warga yang mengkaitkan fenomena ini dengan tanda alam akan terjadi gempa besar dan tsunami sehingga banyak warga yang panik dan berencana akan mengungsi ke tempat yang tinggi.

Terkait dengan informasi tersebut di atas, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menghimbau kepada masyarakat agar tidak mudah percaya kepada isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

"Selama ini belum pernah ada peristiwa gempa besar dan memicu tsunami yang didahului oleh matinya ikan secara massal. Tidak ada dalam ilmu gempa menjadikan ikan mati sebagai precursor gempa dan tsunami," kata Kepala Bidang Mitigasi Gempabumi dan Tsunami BMKG, Dr Daryono dalam rilis media pada Minggu (15/09/2019).

Dikatakan kematian ikan secara masal ini dipastikan oleh sebab lain. Sebab selama ini, kasus kematian ikan secara massal dapat diakibatkan oleh adanya ledakan, keracunan, atau faktor lingkungan yang mengakibatkan ikan mati.

"Saat ini pihak terkait sedang melakukan investigasi untuk mencari sebab matinya ikan-ikan di Pantai Ambon, untuk itu kita tunggu saja hasilnya. Sehingga dipastikan, peristiwa matinya ikan secara masal ini bukan pertanda akan terjadi gempa dan tsunami," ungkap dia.

Ia menyatakan aktivitas kegempaan di Ambon dan sekitarnya saat ini normal-normal saja, tidak tampak adanya aktivitas yang mencolok, sehinga masyarakat diminta tenang. .

"Merebaknya isu akan terjadi gempa dan tsunami ini bersumber dari berkembangnya isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, sementara yang mengembangkan isu ini juga tidak mengetahui asal usul penyebabnya secara pasti. Jadi banyak asumsi yang berkembang di masyarakat, salah satunya dikaitkan dengan isu akan terjadi gempa dan tsunami," jelas dia.

Daryono mengimbau agar masyarakat tidak perlu mengungsi karena saat ini sedang tidak ada kejadian gempa kuat dan BMKG juga tidak sedang mengeluarkan peringatan dini tsunami.

"Untuk itu kepada masyarakat dihimbau agar tenang dan tidak terpancing oleh informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya," tutup dia. (Laura Sobuber)

Bambang Brodjonegoro Ungkap Hambatan Geografis di Maluku, Dongkrak DAU

Posted: 18 Sep 2019 04:18 PM PDT

AMBON, LELEMUKU.COM - Dana Alokasi Umum (DAU) yang dihitung berdasarkan kebutuhan fiskal dengan menggunakan variabel antara lain jumlah penduduk dan luas wilayah (daratan), setiap tahun menjadi faktor penyebab kecilnya DAU untuk Provinsi Maluku, bila dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Hanya saja, variabel hambatan geografis semestinya bisa menjadi pertimbangan, mengingat Maluku adalah wilayah kepulauan yang beban pembangunannya jauh lebih besar.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang P.S. Brodjonegoro, usai membuka Konsultasi Regional Penyusunan Rancangan Awal RPJMN 2020-2024 di Ambon, mengatakan, salah satu variabel dalam penyusunan DAU juga adalah hambatan geografis, dan ini bisa didorong untuk mendongkrak dana alokasi umum buat Maluku. Dirinya berjanji nanti akan mengkomunikasikan hal ini dengan Kementerian Keuangan.

"Paling penting adalah bagaimana memperbaiki koefisien hambatan geografis, khusus untuk daerah kepulauan. Ini akan menjadi perhatian saya," katanya kepada pers di Hotel Santika Premiere, Ambon, Kamis (12/09/2019).

Konsultasi Regional Indonesia Timur yang segogyanya dilaksanakan di Sorong (Papua Barat), dialihkan pelaksanaannya ke Ambon karena pertimbangan keamanan. Hadir pula Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Papua dan Papua Barat. Sejumlah Bupati dan Walikota di Maluku juga turut menghadiri pertemuan tersebut.

Sebagai mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan RI tahun 2011, dan Ketua Tim Ahli Menteri Keuangan untuk Desentralisasi Fiskal tahun 2007-2008, Bambang mengatakan, dirinya bersama Tim Bappenas akan menyampaikan persoalan ini ke Kementerian Keuangan dan mendorong agar variabel hambatan geografis juga dimasukan sebagai formula perhitungan DAU, terkhususnya bagi daerah-daerah kepulauan.

"Tempat saya dulu di Ditjen Perimbangan Keuangan yang memang tugasnya membuat dan mengupdate formula DAU. Apakah nanti datanya kita cek atau koefisien dari hambatan geografis perairan yang harus disesuaikan agar beban dan tanggungjawab Provinsi Maluku yang besar ini, otomatis DAU-nya juga mengikuti. Ini yang saya janjikan ke Pak Gub. Kita akan segera follow-up," jelasnya.

Bambang berjanji, masukan dari Pemerintah Provinsi Maluku yang disampaikan oleh Gubernur Maluku akan menjadi perhatiannya, terutama untuk lima tahun ke depan. "Saya melihat Provinsi Maluku, bukan hanya sebagai tuan rumah (kegiatan konsultasi regional RPJMN 2020-2024, red), namun Provinsi Maluku ini potensinya luar biasa besar," katanya.

Sebelumnya, Gubernur Maluku Irjen Pol. (Purn) Drs. Murad Ismail, meminta Menteri PPN sekaligus Kepala Bappenas untuk bisa mendorong pembangunan strategis nasional ke Maluku. Dengan wilayah perairan laut yang luas dan berkepulauan, dirinya meminta Pemerintah Pusat melalui KPPN/Bappenas mempertimbanglan alokasi dana pembangunan daerah melalui DAU yang tergolong sangat kecil, berbeda dengan daerah lainnya di Indonesia.

Murad menjelaskan, Maluku memiliki luas 712.496 km2 terdiri dari laut 92,4 persen, dan daratan 54.185 km2 atau 7,6 persen. Provinsi Maluku memiliki 11 kabupaten/kota, yang tersebar di 1.340 buah pulau. Dengan kondisi geografis seperti itu, kata Murad, selain sangat menghambat proses pembangunan, juga berpengaruh pada fungsi koordinasi pihaknya dengan pemerintah kabupaten/kota.

"Saya harap ini bisa menjadi perhatian Menteri Bappenas," tandasnya. (HumasMaluku)

Berita Terbaru

Ikan Mati dan Mengapung di Leitimur Selatan Bukan Tanda Gempa dan Tsunami

Ikan Mati dan Mengapung di Leitimur Selatan Bukan Tanda Gempa dan Tsunami

RELATED POSTS