Joy Adriaansz Sebut Vaksinasi Covid 19 Tidak Batalkan Puasa Selama Bulan Ramadhan

Joy Adriaansz Sebut Vaksinasi Covid 19 Tidak Batalkan Puasa Selama Bulan Ramadhan


Joy Adriaansz Sebut Vaksinasi Covid 19 Tidak Batalkan Puasa Selama Bulan Ramadhan

Posted: 27 Apr 2021 09:06 AM PDT

Joy Adriaansz Sebut Vaksinasi Covid 19 Tidak Batalkan Puasa Selama Bulan Ramadhan.lelemuku.com.jpg

AMBON, LELEMUKU.COM – Vaksinasi massal kepada kelompok masyarakat rentan dan prioritas terus dilaksanakan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, provinsi Maluku di bulan Ramadhan sebagai langkah pengendalian pandemi Covid-19.

Juru bicara (Jubir) satgas penanggulangan Covid-19 Kota Ambon, Joy Adriaansz, Kamis (22/4/2021) di Balai Kota menjelaskan, masyarakat tetap dapat menerima vaksin walaupun tengah berpuasa, karena vaksinasi Covid-19 aman dan tidak membatalkan puasa, sebagaimana fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).

"MUI dalam fatwanya telah menegaskan vaksinasi Covid-19 tidak membatalkan puasa karena vaksin disuntikkan dan tidak melalui lubang tertentu pada manusia," ujarnya

Meski vaksin tidak membatalkan puasa, namun penerima vaksin yang berpuasa wajib memperhatikan kondisi tubuh sesudah divaksin. Apabila merasa lemah maka disarankan langsung beristirahat dan tidak memaksakan diri melakukan aktivitas berat.

"Sesudah divaksin apabila merasa lemah karena memang sedang berpuasa, segera beristirahat jangan dipaksakan untuk beraktivitas," kata Jubir.

Bahkan menurut Jubir, penting bagi semua calon penerima vaksin untuk selalu memperhatikan kondisi fisik sebelum vaksinasi Covid-19, baik yang berpuasa maupun tidak berpuasa. Karena ada tahapan screening yang harus dilalui guna memastikan kondisi fisik masing – masing

"Sebelum vaksinasi baik dosis pertama maupun kedua, calon penerima di-screening terlebih dahulu untuk memastikan kondisi kesehatannya. Oleh sebab itu, tubuh harus dalam kondisi fit dan istirahat yang cukup, serta menyantap makanan bergizi seimbang." jelasnya.

Diingatkan, meski sudah divaksinasi masih ada resiko terinfeksi Covid 19, sehingga penerima vaksin harus tetap mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan saat beraktivitas.

"Kemungkinan untuk terinfeksi Covid-19 tetap masih ada walau sudah di vaksin. Intinya harus tetap disiplin protokol kesehatan," tandas Jubir.

Sementara itu, hingga, Rabu (21/4/2021), tercatat sudah 30.564 warga kota Ambon menerima suntikan vaksin dengan rincian Lansia 8.215 orang, tenaga Pendidik 7.209, Tenaga Kesehatan 3.937, aparat TNI/Polri 3.508, ASN 2.325, pegawai BUMN 2.309, Pedagang 1.888, Sopir 382, Anggota DPRD 172, Pariwisata & Hotel 166, Atlit 47, serta Wartawan 41 orang. (diskominfoambon)

Anthonius Latuheru Terima Penghargaan ke Pemkot Ambon atas Evaluasi SAKIP Kemenpanrb

Posted: 27 Apr 2021 08:58 AM PDT

Anthonius Latuheru Terima Penghargaan ke Pemkot Ambon atas Evaluasi SAKIP Kemenpanrb

JAKARTA, LELEMUKU.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon menerima penghargaan atas hasil evaluasi  Sistem Akuntablitas Kinerja Instasi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi Tahun 2020 yang dilaksanakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi (KemenPanRB) terhadap 34 Pemerintah Provinsi dan 508 Pemerintah kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Penghargaan bagi kota Ambon diserahkan Menteri PanRB, Tjahjo Kumolo dan diterima oleh Sekretaris Kota (Sekot) Ambon, A.G Latuheru, didampingi Kepala Bagian (Kabag) Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Kota Ambon, Eddy Tasso pada acara SAKIP Award, Kamis (22/4/2021), di Hotel Bidakara, Jakarta.

"Kota Ambon dalam evaluasi SAKIP memperoleh nilai 66,57 atau predikat B" kata Sekot di sela – sela kegiatan.

Dijelaskan, predikat yang diperoleh kota Ambon menunjukan tingkat efektivitas dan efesiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil sudah mulai berjalan, namun masih memerlukan perbaikan.

"Dari hasil evaluasi tersebut ada hal – hal yang harus diperbaiki, diantaranya perbaikan indikator kinerja utama yang masih berorientasi pada kegiatan dan penyempurnaan penjabaran kinerja yang mampu menggambarkan hubungan kausalitas antar jenjang kinerja," jelasnya.

Selain itu, Pemkot juga diminta menyusun rencana aksi setiap atas perjanjian kinerja OPD dengan target kinerja secara periodik, menyempurnakan kualitas laporan kinerja, serta melakukan evaluasi akuntabilitas kerja internal demi mendorong perbaikan manajemen kinerja.

"Olehnya itu, seluruh OPD perlu memberikan perhatian khusus terhadap upaya penerapan SAKIP di Pemkot Ambon," tandasnya.

Untuk diketahui, Kemenpan RB Setiap tahunnya melaksanakan evaluasi SAKIP  untuk menilai dan membina instansi pemerintah dalam kualitas implementasi manajemen kinerja dan reformasi birokrasi.

Dengan adanya penilaian dan pembinaan teknis SAKIP, diharapkan dapat terwujud birokrasi yang bersih, akuntabel, dan capable, yang mampu memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat, memberikan dampak positif pada capaian pembangunan daerah dan nasional, serta meningkatkan daya saing Indonesia di mata Internasional (diskominfoambon)

Widya Murad Ismail Lantik Rely Noach Jabat Ketua TP-PKK dan Dekranasda MBD

Posted: 27 Apr 2021 02:19 AM PDT


AMBON, LELEMUKU.COM - Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Provinsi Maluku Widya Pratiwi Murad Ismail yang juga Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Maluku melantik Ketua TP-PKK dan Ketua Dekranasda Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) masa bakti 2021-2026.

Pelantikan dilaksanskan usai pelantikan Bupati dan Wabup Kabupaten MBD periode 2021-2026 oleh Gubenur Maluku, Senin (26/4/2021) di lantai VII Kantor Gubernur Maluku.

Proses pelantikan dimulai dengan pembacaan Surat Keputusan Ketua TP-PKK Provinsi Maluku dan Surat Keputusan Ketua Dekranasda Provisi Maluku. Selanjutnya Ketua TP-PKK Provinsi Maluku Widya Mi melantik isteri Bupati MBD terpilih Rely Noach sebagai Ketua TP-PKK dan Ketua Dekranasda Kab. MBD.

Ketua TP-PKK dan Ketua Dekranasda Kab. MBD kini dijabat oleh Rely Noach.

"Pada kesempatan ini secara pribadi dan selaku Ketua TP PKK Provinsi Maluku, saya mengucapkan selamat kepada Bapak Benjamin Noach dan Bapak Agustinus Kilikily sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kab MBD terpilih yang telah dilantik oleh Bapak Gubernur pada hari ini", ungkap Widya saat menyampaikan sambutannya.

Demikian juga ucapan selamat, ia sampaikan kepada Ny Rely Noach selaku ketua TP PKK dan Ketua Dekranasda Kab. MBD yang baru saja dilantik", ucapnya.

Dalam sambutannya, Widya mengatakan, pelantikan ini membuktikan komitmen dan konsistensi pemerintah untuk terus mendorong dan mendukung gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga sebagai gerakan Nasional yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat dengan perempuan sebagai motor penggeraknya, menuju terwujudnya keluarga sehat, sejahtera, lahir dan batin.  

Selain itu, kata Widya, momentum Pelantikan Ketua TP PKK Kab. MBD, hendaknya menginspirasi semua perempuan di daerah ini untuk menjadi garda terdepan dalam upaya peningkatan ketahanan keluarga dan masyarakat, melalui koordinasi dan kerja sama yang baik dengan Pemerintah daerah sebagai mitra TP PKK di Kab. MBD.

"Untuk itulah, pada kesempatan ini saya menghimbau kepada TP PKK Kab. MBD setelah pelantikan ini perlu melanjutkan dan memantapkan program kerja PKK kedepan, sebagai implementasi pelaksanaan 10 program pokok PKK dengan program prioritas dan unggulan, antara lain menurunkan stunting sebagai salah satu program Nasional, serta program kerja yang nantinya disusun harus mampu meningkatkan profesionalisme dan kinerja Tim Penggerak PKK, dalam mewujudkan kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia kader PKK," imbaunya.

Isteri Gubernur Maluku ini juga mengatakan, TP PKK sebagai suatu Gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga merupakan wahana untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kaum perempuan, sehingga dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pembangunan, khususnya bagi pembinaan keluarga, yang didalamnya terdapat generasi muda bangsa, sebagai penerus dan pewaris pembangunan, demi kesejahteraan masyarakat di daerah ini.  

Drinya sangat mengharapkan, kiranya momentum Pelantikan Ketua TP PKK Kab. MBD ini, dapat memberi inspirasi kepada semua perempuan di daerah ini menjadi Garda Terdepan memberantas masalah-masalah sosial yang dihadapi, sekaligus menjadi agen-agen rekonsiliasi Bina Keluarga Kecil, Sehat dan Sejahtera, bagi kemaslahatan seluruh masyarakat.

Terkait pelantikan Ketua Dekranasda,  hal tersebut juga sebut Widya, merupakan langkah awal, dalam memulai kiprah berkarya demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan industri kerajinan di Maluku.

"Saya juga berharap emoga dengan kerja keras melalui koordinasi dengan Pemkab dapat menciptakan profil perajin garda terdepan, demi mewujudkan jati diri masyarakat sebagai modal utama dalam membenahi Kab. MBD lima tahun kedepan," katanya.

Ia berharap, setelah pelantikan, tugas utama yang harus dilakukan Ketua Dekranasda adalah mempersiapkan kepengurusan, pelantikan dan Rakerda sebagai amanat konstitusi Dekranas. Tugas utama ini menjadi prioritas dalam menjalankan amanah.

Selanjutnya, dalam menetapkan program kerja lima  tahun kedepan, seyogianya berlandaskan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Dekranas Tahun 2020.

"Selain itu, program dan kegiatan yang nantinya disusun dan ditetapkan harus memberikan sentuhan dari penjabaran terhadap visi dan misi Pemkab, sehingga pola kemitraan antara Dekranasda dan Pemkab dapat terjalin dalam menggapai kesejahteraan hidup masyarakat khususnya pelaku industri kerajinan di Kab. MBD.

"Pada konteks inilah, Dekranasda sebagai wadah berhimpun pelaku industri kerajinan di daerah, perlu mendapat sentuhan melalui pembinaan dan pendampingan dengan berbagai pengetahuan dan keterampilan, sehingga memberikan dampak signifikan secara masif bagi peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat dan pembangunan industri di daerah,"  ujar Widya. (HumasMaluku)

Muhammad Marasabessy Ungkap Rincian Penggunaan Dana PEN-SMI di Maluku

Posted: 27 Apr 2021 01:56 AM PDT


AMBON, LELEMUKU.COM - Pembangunan sejumlah insfrastruktur di Provinsi Maluku melalui pendanaan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dari PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) telah membawa perubahan dan dampak positif bagi daerah.

Pembangunan infrastruktur melalui bidang Sumber Daya Air, Binamarga, dan Cipta Karya di Dinas PUPR Provinsi Maluku tersebut, bukan saja memberikan manfaat adanya infrastruktur yang layak dan memadai buat masyarakat, tetapi juga telah menyerap tenaga kerja sampai 133.400 orang.

Kepala Dinas PUPR Provinsi Maluku, Muhammad Marasabessy, mengatakan, kehadiran dana PEN-SMI ini turut memberikan dampak positif di saat daerah tengah dilanda masa pandemi Covid-19 yakni meningkatnya kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat.

"Perubahan ini mungkin akan dicapai dalam kurun waktu 5 hingga 7 tahun anggaran karena pendanaan PEN-SMI ini murni belanja modal sehingga capaian kinerja ini bertujuan untuk mengurangi kemiskinan, peningkatan kesehatan, serta pertumbuhan ekonomi wilayah dan antar wilayah," kata Marasabessy, Senin (26/4/2021).

Untuk pembangunan Sumber Daya Air melalui alokasi dana PEN-SMI, mantan Kepala Balai Sungai Wilayah Maluku ini mengungkapkan, pengembangan infrastruktur irigasi dalam rangka perluasan sawah dengan capaian 2.083,96 hektar, dan peningkatan jalan inspeksi irigasi sepanjang 17,521,31 M2. Pihaknya juga melakukan rehabilitasi atau pemeliharaan jaringan irigasi yang saat ini mencapai 29.826 M2 atau sebanyak 80 persen dari target 33.141 M2.

"Luas fungsional irigasi ini akan sangat mendukung swasembada pangan yakni beras," kata Marasabessy.

Dikatakannya, manfaat lain yang dirasakan masyarakat adalah terlindunginya permukiman penduduk dari abrasi pantai dan banjir akibat luapan air sungai, sebab pihaknya telah membangun talud pengaman pantai mencapai 15.823,81 M atau 96,88 persen dari target 16.333,41 M.

Untuk talud pengaman sungai yang terbangun sepanjang 3.659,33 M atau 95 persen dari total 3.852,14 M yang telah direncanakan. Pihaknya juga melakukan pengerukan sendimen sungai sepanjang 322,53 M.

"Bila dilihat dari target APBD 2020, panjang daerah aliran sungai (DAS) dan pesisir pantai yang semula hanya 2.520 M, maka melalui dana PEN-SMI kita bisa mencapai 12.569,52 M atau sebanyak 498,79 persen. Sedangkan untuk pengembangan infrastruktur irigasi yang semula target APBD hanya 200 hektar, melalui dana PEN-SMI naik signifikan menjadi 2.083,96 hektar," jelasnya.

Di bidang Binamarga, pembangunan jalan dan jembatan juga telah memberikan manfaat langsung yakni aksesibilitas masyarakat. Hal ini dirasakan masyarakat melalui pembangunan atau peningkatan jalan sepanjang 80,46 KM, dan jembatan sepanjang 515 M2.

"Manfaat tidak langsungnya antara lain mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi wilayah, dimana terjadi penyerapan tenaga kerja, pembelian dan pengadaan bahan baku lokal, peningkatan mobilitas dan aksesibilitas dimana aktivitas masyarakat secara luas dan lancar akan memberikan dampak pada perbaikan sektor pariwisata, dan sektor lainnya," bebernya.

Semua ini akan terjadi, lanjut dia, karena adanya ruas jalan raya yang terpelihara sepanjang 43,01 KM, serta adanya pemeliharaan jembatan sepanjang 5.489 M yang tersebar pada sebelas kabupaten dan kota di Maluku.

Marasabessy menambahkan, bila dibanding dengan kemantapan jalan provinsi per akhir 2020 dengan target capaian APBD hanya sebesar 50,1 persen, maka melalui pendanaan PEN-SMi tahun 2020, capaian kemantapan jalan mencapai 60,58 persen.

"Artinya, rata-rata capaian tahun 1 sampai 3 persen untuk kurun waktu 5 tahun kedepan telah kita capai saat ini," ujarnya.

Sementara di bidang Ciptakarya, lanjut Marasabessy, akan dirasakan dan dinikmati masyarakat dalam jangka waktu panjang, yaitu dengan tertatanya kawasan pada empat lokasi yang tersebar di Kota Ambon, Buru dan Buru Selatan, yakni terbangunnya sarana dan prasarana air bersih pada 16 lokasi sepanjang 4.093,32 M3 atau 92,84 persen dari 4.409 M3 yang direncanakan.

Begitu pula, kata dia, drainase yang sudah terbangun sepanjang 12.230,32 M atau sebesar 77,41 persen dari total 15.799,4 M yang direncanakan sebelumnya. Terbangun pula talud permukiman sepanjang 684,08 M atau 85 persen dari 804,8 M yang direncanakan telah memberikan perlindungan dan kenyamanan daerah permukiman penduduk dari ancaman longsor.

"Melalui dana PEN-SMI ini juga dibangun jalan lingkungan yang tersebar di 10 lokasi sepanjang 53.688,12 M dan sudah terealisasi 48.147,51 M atau sebanyak 89,68 persen," jelasnya.

Dikatakannya, pinjaman dana PEN-SMI ini hanya diberikan kepada daerah yang terdampak Covid-19 dan memiliki program atau kegiatan yang jelas untuk ditangani. (HumasMaluku)

Bagi ke WA Bagi ke G+