Home / Uncategories / Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Gelar Sosialisasi di Polda Maluku

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Gelar Sosialisasi di Polda Maluku

Edit

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Gelar Sosialisasi di Polda Maluku

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Gelar Sosialisasi di Polda Maluku

Posted: 02 Sep 2018 01:01 PM PDT

AMBON, LELEMUKU.COM - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Irjen Pol (Purn) Basaria Panjaitan, SH, MH, melakukan sosialisasi pencegahan dan pemberantasan korupsi kepada para Siswa Dik Tukba Polri Perbatasan 2018 di SPN Polda Maluku, Rabu (29/8).

Turut hadir dalam sosialisasi ini Wakapolda Maluku Brigjen Pol. Akhmad Wiyagus, SIK, M.Si., MM, para Pejabat Utama, Kepala SPN Polda Maluku Kombes Pol. Drs. Imam Iswanto, SIK, perwakilan Polwan dan 188 Siswa Dik Tukba SPN Polda Maluku.

Adapun tujuan pimpinan KPK mengunjungi SPN Polda Maluku adalah untuk melakukan sosialisasi hambatan dan pemberantasan korupsi kepada 188 siswa Diktukba BA Polri Perbatasan tahun 2018 beserta jajaran pangasuh SPN.

"Semoga dengan adanya sosialisasi ini para siswa dapat menjadi panutan untuk masyarakat di luar seperti apa yang disampaikan oleh pimpinan KPK. Untuk materi sosialisasi seperti ini diharapkan agar benar-benar diperhatikan dan jadikan sebagai panutan pada proses dalam kedepan," ucap Wakapolda Maluku.

Kepala SPN juga menyampaikan terima kasih atas kehadiran pimpinan KPK di SPN Polda Maluku untuk menyampaikan kepada kami tentang bagaimana untuk menangani dan pemberantas Korupsi. Semoga dengan sosialisasi ini kami dapat membantu pemerintah untuk bersama-sama memberantas korupsi untuk menuju negara yang makmur adil dan sejahtera serta dapat meningkatkan semangat kami dalam menciptakan generasi yang lebih baik dan lebih efektif di masyarakat.

"Jadilah pengayom masyarakat dengan menunjukkan sikap yang baik, jangan mudah arogan. Hiduplah dengan sederhana, bersabar, bersyukur, serta dilandasi dengan nilai – nilai anti korupsi sejak saat pendidikan di SPN Polda Maluku," ungkap Jendral Polwan Polri yang berpangkat dua bintang emas tersebut.

Selanjutnya, kegiatan ditutup dengan pemberian cenderamata dari pimpinan KPK kepada Kepala SPN dan sebaliknya cenderamata juga diberikan Wakapolda Maluku kepada pimpinan KPK. (HumasPoldaMaluku)

Tingkatkan Minat Baca Siswa Kota Ambon, Richard Louhenapessy Buka Lomba Pidato dan Bertutur

Posted: 02 Sep 2018 04:04 AM PDT

Tingkatkan Minat Baca Siswa Kota Ambon, Richard Louhenapessy Buka Lomba Pidato dan BertuturAMBON, LELEMUKU.COM Dalam rangka meningkatkan minat baca anak pada usia dini serta mendukung program Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, Gerakan Ambon Gemar Membaca (GAGM), Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Ambon menggelar Lomba Pidato dan Lomba bertutur yang diselenggarakan di Pelataran ACC Kota Ambon dan Convention Hall MCM, Sabtu (1/9).

Dalam sambutannya,Walikota Ambon, Richard Louhenapessy menjelaskan, Lomba pidato ini penting bukan hanya bagaimana berbicara didepan banyak orang tetapi mempersiapkan diri menjadi calon pemimpin di masa yang akan datang.

Sementara itu, saat membuka Lomba bertutur, Walikota mengatakan, Lomba bertutur bertujuan untuk meningkatkan komitmen dan keterlibatan berbagai pihak dalam pemenuhan hak anak secara holistik, serta menjamin terpenuhi kebutuhan tumbuh kembang anak dan pencegahan kekerasan terhadap anak.

Ditambahkan, Lomba bertutur menggunakan bahasa daerah juga merupakan upaya melestarikan nilai-nilai budaya daerah dan meningkatkan kreatifitas anak.

Walikota mengakui, berbagai cerita rakyat yang ditampilkan dalam lomba bertutur dapat menjadi warisan budaya daerah untuk terus dikembangkan dan dilestarikan.

Lomba pidato tingkat SMP dengan tema generasi internet dan budaya membaca yang diselenggarakan di Pelataran ACC, diikuti oleh 70 peserta dari 32 sekolah, sementara Lomba bertutur cerita daerah tingkat SD yang diselenggarakan di Convention Hall MCM, diikuti oleh 120 siswa. (DiskominfoAmbon)

Zeth Sahuburua Minta DPRD Maluku Dukung Pemprov

Posted: 02 Sep 2018 03:54 AM PDT

Zeth Sahuburua Minta DPRD Maluku Dukung Pemprov
AMBON, LELEMUKU.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku menggelar Rapat Paripurna dalam Rangka Penyampaian Kata Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Maluku Terhadap Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) APBD Tahun Anggaran 2017, Senin (27/8) di gedung dewan, kawasan Karang Panjang Ambon.

Wakil Gubernur Maluku, Zeth Sahuburua yang hadir pada kesempatan tersebut menyampaikan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku beberapa waktu yang lalu telah melaksanakan salah satu tugas konstitusional yaitu menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban gubernur terhadap Pelaksanaan APBD Tahun 2017 kepada Dewan.

"Sebagai kelanjutan dari tugas konstitusional tersebut, pada hari ini kita kembali berkumpul dalam rapat Paripurna Dewan, untuk mengikuti penyampaian Kata Akhir Fraksi-Fraksi Dewan tentang Laporan Pertanggungjawaban Gubernur tentang Pelaksanaan APBD Tahun 2017," ungkap Sahuburua.

Dia katakan, LPJ Pelaksanaan APBD Tahun 2017 yang telah dibahas secara arif bijaksana dan mendasar dalam semangat kemitraan, menunjukan komitmen dan tanggungjawab bersama, khususnya anggota dewan untuk mengawal suksesnya penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Sahuburua, pokok-pokok pikiran dewan yang disampaikan ini, akan menjadi catatan penting untuk ditindaklanjuti. Apalagi dalam rapat Paripurna ini, sebut Sahuburua dihadiri pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang mendengar langsung kritikan, koreksi dan saran yang disampaikan oleh masing-masing fraksi.

"Saya yakin dewan akan terus mendukung setiap usaha pemerintah daerah yang ditempuh berdasarkan komitmen dan rasa tanggungjawab bersama membangun daerah ini," harapnya.

Sementara kepada seluruh aparatur Pemprov Maluku, Sahuburua berharap untuk terus meningkatkan kinerja yang merupakan komitmen bersama untuk membangun Maluku. 

"Karena tantangan besar yang akan dihadapi bangsa Indonesia dan masyarakat Maluku kedepan dalam aras nasional, regional dan global memerlukan suatu upaya bersama yang melibatkan seluruh anak bangsa di daerah ini, khususnya terkait dengan Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga kita dapat mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)," tandas Sahuburua. (HumasMaluku)
Bagi ke WA Bagi ke G+