Doni Monardo Kunjungi Wilayah Terdampak Gempa Bumi 6,5 SR di Pulau Ambon

Doni Monardo Kunjungi Wilayah Terdampak Gempa Bumi 6,5 SR di Pulau Ambon
Percepatan Pembangunan Infrastruktur Indonesia Timur, Kementerian PUPR-Kejagung Kerjasama
Murad Ismail Harap Pertumbuhan Ekonomi Pengaruhi Penduduk Miskin di Maluku
Murad Ismail Imbau Warga Tidak Panik dengan Gempa Susulan dan Info Hoax
Jokowi Instruksikan Penanganan Segera Korban Gempa Ambon

Posted: 27 Sep 2019 05:28 PM PDT

AMBON, LELEMUKU.COM – Guna melihat langsung wilayah terdampak bencana pasca gempa berkekuatan 6.5SR yang melanda Ambon, Provinsi Maluku dan sekitarnya pada Jumat (27/09/2019), Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Ka.BNPB) RI, Letjen TNI Doni Monardo melakukan kunjungan ke Ambon.

Kunjungan dilakukan di beberapa lokasi antara lain, Desa Liang dan Desa Waai, di Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) serta Kampus IAIN,Ambon.

Pada kunjungan yang dilakukan di Kampus IAIN Ambon, Ka.BNPB didampingi Kasdam XVI Pattimura, Brigjen TNI Asep Setia Gunawan; Walikota Ambon, Richard Louhenapessy; Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Kasrul Selang; Sekretaris Kota Ambon, A.G.Latuheru; Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Maluku, Farida Salampessy beserta tim; dan Kepala Pelaksana BPBD Kota Ambon,D.Paays beserta tim.

Dalam keterangannya kepada para awak media, Ka.BNPB mengatakan bahwa gempa dengan magnitudo 6.5SR yang terjadi di Ambon dan sekitarnya adalah gempa yang cukup besar sehingga mengakibatkan adanya korban jiwa serta kerugian materiil berupa rusaknya beberapa rumah pada beberapa lokasi.

Terhadap masyarakat yang meninggalkan rumah mereka dan memilih mengungsi ke tempat yang lebih tinggi, dirinya mengakui ini adalah karena faktor psikologis.

"Sebagian besar masyarakat yang mengungsi, bukan dikarenakan rumahnya yang rusak, tapi karena faktor psikologis mereka ketika mendengar informasi akan adanya gempa susulan yang lebih besar yang nantinya mengakibatkan datangnya tsunami," terangnya.

Monardo menekankan bahwa informasi atau isu yang beredar adalah tidak benar, karena hingga saat ini belum ada teknologi yang mampu memprediksi secara akurat tentang terjadinya gempa.

"Saya tekankan, sampai saat ini, tidak ada satupun negara yang memiliki teknologi atau ahli manapun yang dapat memprediksi secara akurat tentang akan terjadinya gempa, sehingga informasi yang diterima masyarakat tentang akan adanya gempa besar adalah hoax," ucapnya.

Oleh karena itu, dirinya berharap, Pemerintah setempat dapat lebih meningkatkan sosialisasi mengenai gempa kepada masyarakat hingga masyarakat dapat lebih memahami tentang perilaku gempa.

Ia juga menjelaskan, pada dasarnya ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya tsunami, bisa karena gempa bisa juga tanpa gempa.

"Tsunami yang didahului oleh gempa, dikarenakan gempa yang sangat besar yang disertai naiknya gelombang besar, sementara Tsunami yang tanpa gempa, disebabkan oleh runtuhnya tebing besar didalam laut yang menimbulkan gelombang yang sangat besar," jelasnya.

Dengan mempelajari tentang karakter tsunami, Ka.BNPB berharap masyarakat dapat lebih bijak dalam menyikapi isu-isu yang berkembang.

"Sebaiknya masyarakat lebih mempercayai informasi dari pihak yang berwenang dan tidak mudah terpengaruh pada informasi yang tidak dapat dipertanggung jawabkan," tutupnya.

Selain melakukan kunjungan kebeberapa lokasi yang terkena dampak gempa, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI juga memberikan bantuan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Maluku.

Adapun bantuan yang diberikan antara lain, uang sejumlah 1 (satu) Milyar Rupiah dan 1 Unit Rumah Sakit (RS) lapangan serta Tenda-tenda lapangan.

"Satu Unit Rumah Sakit lapangan dan tenda lapangan yang kita berikan akan tiba dalam satu atau dua hari kedepan melalui transportasi laut," ucap Ka.BNPB.

Dijelaskan, 1 Unit RS lapangan terdiri dari 7 tenda lengkap dengan tempat tidur dan matras, serta 30 unit tenda lapangan dengan kapasitas satu tenda mampu menampung 30 personil.

Selain itu, BNPB juga mengirimkan tim untuk melakukan penilaian terhadap kerusakan-kerusakan yang terjadi. dan sesuai dengan ketentuan yang ada BNPB bisa memberikan bantuan kepada masyarakat yang mengalami kerusakan rumah dan juga fasilitas-fasilitas umum. (DiskominfoAmbon)

Percepatan Pembangunan Infrastruktur Indonesia Timur, Kementerian PUPR-Kejagung Kerjasama

Posted: 27 Sep 2019 05:23 PM PDT

AMBON, LELEMUKU.COM - Dalam rangka percepatan akselerasi pembangunan infrastruktur di wilayah Indonesia Timur, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawalan dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan (P4).

Rakor yang bertemakan "Bangun Sinergi Untuk Negeri, Infrastruktur Handal, Indonesia Maju" itu dipusatkan di Hotel The Natsepa, Suli, Maluku Tengah, Senin (23/09/2019).

Sebelum Rakor berlangsung, acara diawali dengan penandatangan kerjasama antara Tim Pengamanan Pemerintahan dan Pembagunan Daerah (TP4D) di delapan Kejaksaan Tinggi (Kejati) wilayah Indonesia Timur dengan 58 Kepala UPT/Balai Besar/Satuan Kerja (Satker) Kementerian PUPR pada 10 provinsi di wilayah Kepulauan Maluku, Sulawesi dan Papua.

Gubernur Maluku Irjen Pol. (Purn) Drs. Murad Ismail, Jaksa Agung Muda Intelijen Kejagung RI Jan S. Maringka, dan Inspektur Jenderal Kementerian PUPR RI Widiarto, turut menyaksikan penandatangan kerjasama tersebut.

Penandatangan kerjasama itu menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2015, yang merupakan langkah strategis untuk meningkatkan upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi di instansi pemerintahan.

Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan apresiasi kepada Kementerian PUPR yang telah menyelenggarakan kegiatan Rakor P4 di Provinsi Maluku.

"Itu artinya, bapak memiliki kepedulian yang tinggi terhadap proses pembangunan pekerjaan umum dan perumahan rakyat di Provinsi Maluku," ungkap Gubernur.

Dikatakan, tugas utama TP4 diantaranya untuk mengawal, mengamankan, dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan melalui upaya-upaya pencegahan atau preventif dan persuasif, serta dapat memberikan pendampingan hukum dalam setiap tahapan program pembangunan dari awal sampai akhir.

Hal ini, kata Gubernur, perlu dilakukan mengingat bahwa hingga kini, kecenderungan masih terjadi penyimpangan dalam penyelenggaraan proyek pemerintahan dan pembangunan, terutama pada proyek PUPR yang menyebabkan Aparatur Sipil Negara atau pihak ketiga selaku pelaksana proyek, seringkali harus berurusan dengan hukum.

Disamping itu, tidak dapat kita pungkiri bahwa sampai saat ini muncul fenomena adanya keengganan dari para pengelola keuangan dan pejabat pengadaan barang dan jasa, baik Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) maupun Bendahara, terutama di jajaran Kementerian PUPR karena adanya intervensi, intimidasi, ketakutan atau keragu-raguan mengambil keputusan.

Hal ini berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan, karena kekhawatiran terjerat kasus yang berimplikasi pidana, atau berdampak pada rendahnya penyerapan anggaran, hingga tersendatnya proses pembangunan.

Untuk itu, ujar Gubernur, Rakor di lingkup Kementerian PUPR menjadi momentum strategis, untuk membangun kesepahaman berpikir serta komitmen untuk melaksanakan proses pembangunan yang berdasarkan aturan dan ketaatan pada hukum yang berlaku.

"Saya berharap agar TP4 yang telah dibentuk sesuai tingkatannya itu, dapat proaktif untuk membangun koordinasi, komunikasi serta melakukan fasilitasi bersama dengan seluruh instansi pemerintahan, guna melakukan tugas pengawalan dan pengamanan sehingga proses pengadaan barang dan jasa dalam proyek pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan dengan baik," tandas Gubernur.

Mantan Dankor Brimob Polri ini menitipkan catatan kepada Inspektur Jenderal Kementerian PUPR, khususnya UPT Kementerian di wilayah Indonesia Timur, khususnya di Maluku. Gubernur minta agar ada regulasi yang juga memprioritaskan pengusaha daerah dalam proyek APBN.

"Kami minta regulasi yang dibuat, jangan menjadikan orang daerah tidak bisa berbuat apa-apa," ujarnya.

Dia mencontohkan, ada beberapa proyek yang biasanya digabung menjadi satu, sehingga nilanya menjadi besar. Kondisi ini kerap membuat kontraktor daerah itu tidak bisa berpartisipasi mengerjakan proyek-proyek APBN di daerah.

"Perlu ada regulasi yang tidak menjadi penonton di negeri sendiri," ujarnya. (HumasMaluku)

Murad Ismail Harap Pertumbuhan Ekonomi Pengaruhi Penduduk Miskin di Maluku

Posted: 27 Sep 2019 05:19 PM PDT

AMBON, LELEMUKU.COM - Gubernur Maluku Irjen Pol Drs. Murad Ismail berharap pertumbuhan ekonomi dapat berdampak pada pengurangan penduduk miskin dan penyerapan tenaga kerja serta mengurangi kesenjangan antar wilayah di Maluku.

Hal tersebut disampaikan gubernur dalam sambutan tertulis yang disampaikan Sekretaris Daerah Maluku, Kasrul Selang saat membuka dengan resmi acara diseminasi Laporan Perekonomian Provinsi (LPP) Edisi Agustus 2019 dan Kajian Fiskal Regional serta Diskusi Publik Industri Jasa Keuangan (IJK) yang diselenggarakan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Maluku, Selasa (24/09/2019) di Hotel Santika, Ambon.

Hadir pada kegiatan itu diantaranya Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku, Noviarsono Manulang, Plt Kakanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara (DJPB) Maluku, Tri Budianto, Kepala OJK Maluku, Bambang Hermanto, para Pimpinan Cabang Bank Pemerintah dan Bank Swasta Nasional dan para pelaku usaha

Dikatakan, perkembangan perekonomian Maluku pada triwulan ke dua tahun 2019 tumbuh positif sebesar 6,09 persen. Angka tersebut, kata gubernur, mengalami sedikit pelambatan dibandingkan dengan triwulan ke satu 2019 yang tumbuh sebesar 6,32 persen.

"Namun, pertumbuhan ekonomi Maluku pada triwulan ke dua 2019 masih lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat 5,05 persen," terang gubernur.

Gubernur menjelaskan, pertumbuhan ekonomi Maluku didorong oleh beberapa sektor lapangan usaha yang memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi antara lain pertanian, perikanan perdagangan dan serta industri pengolahan, sehingga perlu ditingkatkan pertumbuhannya.

"Oleh sebab itu, target RPJMD Provinsi Maluku, sampai dengan akhir tahun 2019, diharapkan pertumbuhan ekonomi bisa mencapai pada kisaran 6,02 – 6,38 persen," ungkap gubernur.

Selain pertumbuhan ekonomi, sesuai laporan BI Perwakilan Maluku, masih kata gubernur, inflasi Maluku pada triwulan ke dua 2019 sebesar 4,10 persen. Angka ini meningkat dibandingkan triwulan ke satu 2019 yang tercatat inflasi sebesar 3,74 persen.

Meningkatnya inflasi pada triwulan ke dua terutama dipengaruhi oleh inflasi kelompok makanan jadi, kelompok transport, komunikasi dan jasa keuangan dan inflasi kelompok sandang, sehingga diperkirakan pada triwulan ke tiga inflasi Maluku akan meningkat.

"Pada kesempatan ini, saya ingatkan kepada Tim Pengendali Inflasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota agar terus meningkatkan koordinasi, agar inflasi Maluku dapat terjaga sesuai strategi pengendalian inflasi di Maluku, yang difokuskan pada konsep kebijakan 4K, yakni Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif," harap gubernur.

Mantan Komandan Korps Brimob Polri ini juga menyebutkan, dalam rangka meningkatkan perekonomian Maluku, maka pembangunan ekonomi daerah akan difokuskan pada pengembangan 3 sektor unggulan yakni, perikanan, pariwisata dan pertanian.

"Peningkatan sektor unggulan pertanian dan perikanan akan barengi dengan peningkatan nilai tambah produk, industri pengolahan serta peningkatan SDM yang unggul dan terampil," beber gubernur.

Untuk itu, dalam upaya meningkatkan perekonomian daerah, Pemerintah Daerah akan terus mendorong peningkatan ekspor daerah terutama ekspor non migas antara lain perikanan, perkebunan dan hasil hutan non kayu.

"Kita juga terus berupaya untuk memberikan kemudahan bagi kegiatan investasi di Maluku untuk menggerakkan ekonomi daerah," imbuhnya.

Meski demikian, tambah gubernur, investasi yang diharapkan tentunya tetap mengedepankan pengelolaan sumber daya alam yang ramah lingkungan dan berkelanjutan bagi kelestarian Maluku sebagai wilayah berciri kepulauan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Maluku.

Untuk itu, melalui kegiatan diseminasi ini dapat memberikan masukan yang konstruktif bagi percepatan pembangunan ekonomi Maluku di masa yang akan datang.

"Saya juga mengajak kepada semua pemangku kepentingan di daerah untuk tetap bersinergi dalam membangun daerah ini lebih maju, mandiri dan berdaya saing," tandas gubernur. (HumasMaluku)

Murad Ismail Imbau Warga Tidak Panik dengan Gempa Susulan dan Info Hoax

Posted: 27 Sep 2019 05:05 PM PDT

AMBON, LELEMUKU.COM - Gubernur Maluku Irjen Pol. (Purn) Drs. Murad Ismail langsung meninjau kondisi korban terdampak gempa tektonik berkekuatan 6,8 SR yang dirawat di RSUD dr. Haulussy Ambon, setibanya dari Jakarta, Kamis (26/09/2019) malam. pada Jumat (27/09/2019) pagi setelah menjemput Kepala PNPB Letjen TNI Doni Moenardo di bandara Pattimura, mereka langsung mengunjungi para korban terdampak gempa di sejumlah lokasi di Pulau Ambon.

Kepada pers di RSUD dr. Haulussy, Gubernur mengimbau agar masyarakat tidak panik apabila masih terjadi gempa susulan. Ketika terjadi goncangan gempa, dia minta agar masyarakat tidak langsung berlarian keluar rumah.

"Baiknya berlindung di bawah meja atau tempat tidur. Kalau gempa sudah tidak lagi terasa, baru segera keluar cari tempat terbuka. Kalau goncangannya kuat dan lama, baiknya mencari tempat yang lebih tinggi," kata Gubernur.

Menurutnya, sejumlah korban yang kini dirawat di RSUD dr. Haulussy sebagian besarnya karena panik.

"Jadi tadi ada anak yang korban, tangannya patah karena batu. Ibunya selamat, anaknya tidak selamat," ujarnya.

Dirinya berharap, sosialisasi mitigasi dan tanggap bencana harus gencar lagi dilakukan, terutama di sekolah-sekolah.

"Kita masih kurang sosialisasi. Kalau di Jepang itu, saya lihat TV, kemudian ada brosur-brosur. Ketika ada gempa, orang di dalam gedung, di dalam rumah tidak perlu lari buru-buru keluar. Dia masuk di bawah meja atau masuk di bawah tempat tidur. Karena gempa itu tidak lama. Paling lama itu 10 detik. Nanti setelah tidak ada lagi goyangan, baru dia keluar," jelasnya.

Gubernur juga meminta kepada masyarakat dan media untuk tidak tergesa-gesa menyebarkan berita yang belum tentu benar dan bisa dipertanggungjawabkan.

"Saya minta kepada media-media juga, itu berita-berita hoax jangan sampai, seperti tadi ada kabar kalau jam tiga nanti ada gempa lebih besar lagi. Istri saya juga baru sms, katanya tengah malam nanti ada gempa lebih besar lagi. Janganlah kita mendahului Tuhan. Tapi mari kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan Tuhan kasih kita cobaan ini tidak berkelanjutan," tandasnya.

Terkait dengan jumlah korban jiwa akibat gempa, Gubernur mengatakan berdasarkan data BPBD Provinsi Maluku, tercatat sebanyak 23 orang korban meninggal.

"Ada 23 korban jiwa seluruh Maluku," jawabnya.

Kepala BPBD Provinsi Maluku, Farida Salampessy, yang turut mendampingi Gubernur menambahkan, lokasi terparah yang terkena dampak gempa tektonik pada Kamis pagi adalah wilayah Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Pulau Ambon.

"Maluku Tengah, Kecamatan Salahutu yang paling banyak. Ada di desa Liang, Waai dan Tenga-Tenga. Di desa Liang paling banyak karena ada banyak rumah yang roboh dengan tanah," ungkap Salampessy.

Ia menungungkapkan, masyarakat di Kecamatan Salahutu khususnya Liang, saat ini memilih mengungsi ke hutan. "Tadi magrib tadi saya dengan Kadis Kesehatan baru kembali, jadi semua masyarakat yang ada disana itu sudah mengungsi di kebun-kebun mereka di hutan," sambungnya.

Diakuinya, BPBD Maluku telah mengimbau agar masyarakat tidak percaya berita hoax, bahwa akan terjadi tsunami. Hanya saja, lanju Salampessy, masyarakat memilih mengungsi karena sebagian besar rumah mereka roboh.

"Memang kami sudah mengimbau berita itu ada hoax, tapi karena rumah mereka sebagian besar sudah roboh, mereka ke hutan dan malam ini kami dari BPBD sudah membawa terpal untuk mereka di Desa Liang dan Waai," jelasnya.

Disinggung berapa banyak rumah yang rusak di Kecamatan tersebut, Salampessy mengaku sesuai data sementara sebanyak 106 rumah. "Itu hitungan sementara. Nanti ada data resmi dari Maluku Tengah, karena itu wilayah Maluku Tengah. Tadi saya sudah komunikasi dengan Maluku Tengah, nanti kita cocokan data. Ada rapat juga nanti (hari ini Jumat) baru bisa ada data resmi terakhir," tandasnya.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, Meykal Pontoh, mengatakan pihaknya juga telah membangun rumah sakit lapangan di Tulehu dan posko kesehatan di tiga desa yang kena dampak gempa terparah di Kecamatan Salahutu.

"Sudah dibentuk Posko kesehatan dan besok akan didistribusikan kembali obat-obatan. Tapi posko sudah dibentuk di tiga daerah yang paling parah. Bahkan di Tulehu sudah dibangun rumah sakit lapangan,"pungkasnya.

Menurutnya, para pasien RSU Tulehu juga sementara diungsikan ke kampus Universitas Darussalam Ambon di Tulehu. Selain karena lokasi rumah sakit berada di tepi pantai, juga karena sebagian dinding rumah sakit sudah retak-retak. "Karena bangunannya sudah tidak aman, dan rumah sakit juga di pantai, sementara para pasien kita bawa ke rumah sakit lapangan di Darussalam," jelasnya.

Sesuai data sementara BPBD Maluku, jumlah korban meninggal dunia sebanyak 23 orang. Rinciannya korban meninggal di Kota Ambon sebanyak 6 orang, Maluku Tengah 14 orang, dan Seram Bagian Barat 3 orang. Ratusan orang dilaporkan mengalami luka-luka. Sejumlah gedung kampus Unpatti, IAIN Ambon, gedung perkantoran, rumah ibadah dan rumah warga juga dilaporkan mengalami kerusakan, baik rusak berat maupun rusak ringan akibat gempa. (HumasMaluku)

Jokowi Instruksikan Penanganan Segera Korban Gempa Ambon

Posted: 27 Sep 2019 02:39 AM PDT

JAKARTA, LELEMUKU.COM - Presiden Joko Widodo telah memerintahkan jajarannya untuk bergerak cepat membantu masyarakat Ambon, Provinsi Maluku, yang wilayahnya dilanda gempa pada Kamis (26/09/2019) pada pukul 06.46 WIT.

Saat ini, pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, TNI, Polri, dan Kementerian Sosial sudah bergerak ke lapangan untuk melakukan penanganan darurat.

"Kemarin sudah saya perintahkan kepada Kepala BNPB, Pak Jenderal Doni, juga kepada TNI-Polri, kemudian kepada Menteri Sosial untuk bergerak ke lapangan di tempat terjadinya gempa untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Ambon. Bantuan juga sudah saya perintahkan untuk segera dikirimkan," ujar Kepala Negara di masjid Baiturrahim, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Jumat (27/09/2019).

Gempa berkekuatan magnitudo 6,5 pada Kamis (26/9) kemarin mengguncang Ambon dan menimbulkan korban serta kerusakan. Atas hal tersebut, Kepala Negara menyampaikan dukacita bagi saudara-saudara kita di Ambon.

"Atas nama pribadi dan pemerintah, saya mengucapkan dukacita yang mendalam atas musibah gempa yang menimpa saudara-saudara kita di Ambon," ujarnya.

Pemerintah, melalui Kementerian Sosial, akan menanggung biaya perawatan bagi para korban luka dan memberikan santunan bagi keluarga korban.

"Terkait kerusakan fisik akibat gempa ini masih dilakukan pendataan secara detail," sambungnya.

Sebelumnya gempa bumi tektonik dengan magnitudo atau kekuatan sebesar 6,8 skala richter (SR) guncang Pulau Seram, Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease.

Menurut Kepala Pusat Gempabumi dan Tsunami BMKG, Rahmat Triyono gempa yang dimutahirkan menjadi 5,5 SR ini terletak pada koordinat 3,43 LS dan 128,46 BT, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 42 km arah timur laut Kota Ambon dengan kedalaman 10 km.

"Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenter, gempabumi yang terjadi merupakan jenis gempabumi dangkal akibat aktivitas sesar lokal. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempabumi di wilayah Ambon ini, dibangkitkan oleh deformasi batuan dengan mekanisme pergerakan sesar mendatar (strike slip fault)," jelas dia.

Dikatakan, dampak dari gempabumi yang dilanjut dengan 264 kali aktivitas gempa susulan dengan magnitude terbesar 5,6 SR dan terkecil adalah 3,0 SR ini dirasakan oleh warga di daerah Ambon dan Kairatu dalam skala intensitas V MMI atau getaran dirasakan hampir semua penduduk, orang banyak terbangun, di Paso II-III MMI atau getaran dirasakan nyata dalam rumah dan terasa getaran seakan akan truk berlalu; dan di Banda II MMI atau getaran dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung bergoyang.

Selanjutnya ia menegaskan bahwa hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempabumi ini tidak berpotensi tsunami.

"Kepada masyarakat dihimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Agar menghindari dari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa. Periksa dan pastikan bangunan tempat tinggal anda cukup tahan gempa, ataupun tidak ada kerusakan akibat getaran gempa yang membahayakan kestabilan bangunan sebelum anda kembali kedalam rumah," ujar dia

Namun demikian jumlah korban meninggal dari gempa tersebut mencapai 23 orang, mereka rata-rata merupakan korban dari runtuhan bangunan saat gempa terjadi. Selain itu puluhan bangunan rusak diantaranya di Kampus Universitas Pattimura (Unpatti) Poka dan IAIN Ambon (Albert Batlayeri)

Berita Terbaru

Doni Monardo Kunjungi Wilayah Terdampak Gempa Bumi 6,5 SR di Pulau Ambon

Doni Monardo Kunjungi Wilayah Terdampak Gempa Bumi 6,5 SR di Pulau Ambon

RELATED POSTS