Home / Uncategories / Ely Toisuta Resmi Memimpin DPRD Kota Ambon

Ely Toisuta Resmi Memimpin DPRD Kota Ambon

Edit

Ely Toisuta Resmi Memimpin DPRD Kota Ambon

Ely Toisuta Resmi Memimpin DPRD Kota Ambon

Posted: 29 Oct 2019 06:46 AM PDT

Ely Toisuta Resmi Memimpin DPRD Kota AmbonAMBON, LELEMUKU.COM– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon, resmi memiliki pimpinan definitif periode 2019-2024 lewat pelantikan yang berlangsung di Kantor DPRD Kota Ambon, Selasa (29/10/2019).

Adalah Ely Toisuta dari Partai Golkar yang dilantik berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Maluku nomor 240 tahun 2019, tentang peresmian dan penetapan Pimpinan DPRD Kota Ambon oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon, Pasti Tarigan.

Sambutan Gubernur Maluku, dalam hal ini yang dibacakan Walikota Ambon, Richard Louhenapessy mengatakan, pelantikan ini merupakan rangkaian dari proses demokrasi nasional yang ditandai dengan terlaksananya pemilu legislatif bagi Anggota DPRD Kota Ambon pada 17 April 2019 lalu, berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

"Pimpinan DPRD yang dilantik merupakan pimpinan yang terpilih suara terbanyak yang akan menunaikan pegabdian dalam kurun waktu lima tahun kedepan,'' katanya.

Walikota menyebutkan, mekanisme ini harus diakui, dan dipertanggung jawabkan sebagai suatu pemufakatan seluruh anggota DPRD terpilih yang nantinya akan bermitra dengan Pemerintah Kota Ambon, guna secara bersama-sama menyelenggarakan sistem pemerintahan di daerah.

"Dengan terpenuhinya kelengkapan persyaratan pimpinan DPRD Kota Ambon, maka tahapan selanjutnya merupakan pengaturan secara internal, berkaitan dengan pelaksanaannya tugas pokok dan fungsi DPRD Kota Ambon sangat diharapkan kerjasama yang baik, antara unsur pimpinan dengan seluruh Anggota DPRD kota dalam pelaksanaan tugas dengan tetap mengedepankan kepentingan rakyat di Kota Ambon,'' ungkap Walikota.

Menurutnya, amanat yang dititipkan masyarakat kota Ambon kepada para anggota selaku wakil rakyat, merupakan kepercayaan dalam rangka mengawasi jalannya penyelenggaraan Pemerintahan oleh pihak eksekutif, sekaligus berfungsi untuk menyeimbangkan program dan kegiatan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan warga dan masyarakat Kota Ambon.

Walikota juga berharap kiranya baik pimpinan dewan definitif maupun seluruh anggota dewan bersama-sama jajaran Pemerintah Kota Ambon dapat menjaga hubungan kerjasama yang harmonis dan mendukung pemerintah kota dalam segala upaya untuk mewujudkan ambon yang harmonis, sejahtera dan religius.

"Saya harapkan, agar berbagai agenda dan program prioritas Pemkot Ambon kedepan juga harus didukung pimpinan dan Anggota DPRD sebagai wakil rakyat dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera,'' harap Walikota.

Sebagai pelayan dan perwakilan masyarakat baik Pemerintah maupun Anggota Legislatif harus lebih bersinergi dalam melaksanakan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta membantu menghilangkan rasa cemas masyarakat terhadap bencana yang dihadapi bersama.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Ambon, Ely Toisuta dalam sambutannya menambahkan, setelah tuntaskan pemilu, pelantikan anggota DPRD sudah membuka lembaran baru. saat dilantik Anggota DPRD kemudian dilanjutkan dengan penetapan pimpinan DPRD kota Ambon.

Pelantikan pimpinan DPRD menjadi sarana pintu masuk, untuk melaksanakan tugas dan fungsi wakil rakyat sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2018, tentang pedoman penyusunan tata tertib DPRD Provinsi Kabupaten/Kota dan DPRD Kota Ambon telah memfasilitasi penyusunan Tata tertib DPRD Kota Ambon 5 tahun kedepan, serta alat kelengkapan dewan serta berbagai agenda lainnya.

"Ini berarti sebagai wakil rakyat, kita sudah diperhadapkan dengan berbagai tugas berat dan tentunya dibutuhkan keseriusan, kesigapan dan kerja bersama demi kepentingan rakyat," tegas Ketua.

Saat ini kiranya menjadi kesadaran moral, hati nurani sebagai anggota perwakilan rakyat untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan bagi masyarakat.

"Kita hadir disini karena ada kepercayaan rakyat. Mari kita berkhidmat dalam penuh kebijaksanaan dalam permusyawararan dan perwakilan," akunya.

Sesuai amanat UU no 17 tahun 2014 diubah UU no 2 tahun 2018 tentang MPR/DPR/DPD/DPRD pada pasal 364 disebutkan bahwa lembaga DPRD mempunyai fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.

Berarti ada sebuah sinergitas antara Pemerintah yang dalam hal ini, Walikota bersama jajarannya beserta DPRD dalam menjalankan roda pemerintahan.

"Harapan kami, kedepan sinergitas lebih terbangun lagi hubungan keharmonisan antara DPRD dan jajaran pemerintahan serta berbagai unsur pemangku kepentingan dalam masyarakat selalu memberikan dukungan kerjasama dan komunikasi yang intensif sehingga tugas-tugas dewan dapat berjalan dengan lancar didalam prinsip-prinsip demokrasi. DPRD Kota Ambon merupakan representasi perwakilan rakyat akan senantiasa melaksanakan fungsi dan tugas nya Kritis, Objektif dan Proporsional," demikian Ketua. (DiskominfoPapua)

Joko Widodo Janji Kunjungi Kepulauan Tanimbar pada Awal 2020

Posted: 29 Oct 2019 03:37 AM PDT

Joko Widodo Janji Kunjungi Kepulauan Tanimbar pada Awal 2020AMBON, LELEMUKU.COM - Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) menyatakan dirinyinya memasktikan akan mengunjungi Saumlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku pada kunjungan kerja pada awal tahun 2020 nanti.

Hal ini disampaikan, Bupati Tanimbar, Petrus Fatlolon kepada awak media, di Bandara International Pattimura Ambon, Senin (29/10/2019) usai melakukan pertemuan dengan Presiden Jokowi dan rombongan yang mengunjungi pengungsi bencana gempa di Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah.

Fatlolon mengungkapkan janji Jokowi untuk mengunjungi Tanimbar disampaikan langsung  saat rapat di lantai 15 Hotel Santika, Ambon, Minggu (28/10/2019) pukul 21.00  itu.

"Dalam rapat tersebut, dua kali beliau menjanjikan ke saya untuk mengunjungi KKT, pertama kali ketika mau foto, dan kedua kali ketika jabat tangan untuk pamitan, pak Presiden katakan Pak Bupati tahun depan saya datang ke Saumlaki," ungkapnya.

Rapat itu sendiri turut dihadiri Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, Kepala BNPB, Doni Monardo, Gubernur, Murad Ismail, Wakil Gubernur, Barnabas Orno, dan Bupati/Walikota se-Maluku.

Dirinya mengutarakan, kunjungan ke Tanimbar salah satu memastikan persiapan daerah tersebut menyambut rencana pembangunan kilang minyak gas (migas) Blok Masela yang dikelola oleh Inpex Masela Ltd.

"Yang pasti Presiden RI sudah berjanji akan mengunjungi KKT," tandasnya. (Laura Sobuber)

Joko Widodo dan Iriana Tinjau Posko Pengungsi Pascagempa di Tulehu

Posted: 28 Oct 2019 10:37 PM PDT

Joko Widodo dan Iriana Tinjau Posko Pengungsi Pascagempa di TulehuAMBON, LELEMUKU.COM Pesiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana pada Selasa (29/10/2019) meninjau langsung posko pengungsi pascagempa di Universitas Darussalam, Kecamatan Tulehu, Kabupaten Maluku Tengah. Mereka yang mengungsi merupakan penyintas gempa Magnitudo 6,5 yang mengguncang wilayah Maluku pada 26 September 2019 lalu.

Saat memberikan sambutan, Presiden Jokowi kembali mengingatkan bahwa Indonesia berada di kawasan cincin api sehingga potensi gempa dan tsunami selalu ada di Indonesia. Sejarah pernah mencatat gempa juga terjadi di beberapa wilayah Indonesia, seperti Aceh, Padang, Bengkulu, Lampung, Banten, Yogyakarta, hingga beberapa tahun terakhir di Nusa Tenggara Barat, Palu dan Donggala, serta Maluku.

"Kita memang tidak ingin, dan selalu memohon kepada Allah SWT agar kita selalu dihindarkan dari yang namanya gempa dan tsunami. Tetapi kalau memang Allah sudah berkehendak ya kita harus menerima dan siap," kata Presiden.

Menurut laporan yang diterima Presiden dari Gubernur Maluku Murad Ismail dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo, ada sekitar 12.137 unit rumah yang rusak akibat gempa Maluku. Rinciannya, 2.712 unit rumah rusak berat, 3.317 unit rumah rusak sedang, dan 6.108 unit rumah rusak ringan.

"Laporan tadi malam yang saya terima dari Pak Gubernur dan dari Pak Kepala BNPB ada kurang lebih 12 ribu lebih rumah yang rusak berat rumah, rusak ringan, rumah yang rusaknya sedang," imbuhnya.

Joko Widodo dan Iriana Tinjau Posko Pengungsi Pascagempa di TulehuKepala Negara menjelaskan, anggaran di Kementerian PUPR dan di BNPB telah dialokasikan untuk perbaikan rumah-rumah tersebut dan akan segera disalurkan setelah menjalani sejumlah prosedur.

"Yang kedua, kita juga sedikit menunggu agar gempanya itu reda, ya. Ini kalau malam saya dengar masih ada yang kecil-kecil, begitu ya? Gempa kecil-kecil. Semoga itu cepat hilang sehingga pembangunan rumah itu bisa dikerjakan oleh masyarakat yang nanti dikoordinasi oleh pemerintah daerah, anggarannya dari pusat," paparnya.

Adapun besaran bantuan untuk perbaikan rumah warga tersebut yaitu Rp50 juta untuk rumah rusak berat, Rp25 juta untuk rumah rusak sedang, dan Rp10 juta untuk rumah rusak ringan. Presiden mengatakan jumlah tersebut sama seperti yang diberikan di daerah terdampak gempa lainnya.

"Kalau ditanya cukup atau tidak cukup, ini terserah bapak ibu semuanya. Yang penting, yang kita lihat seperti di NTB, di Palu, dengan anggaran yang ada, ini rumah saya lihat di NTB sudah hampir selesai dan juga bisa diselesaikan," katanya.

Joko Widodo dan Iriana Tinjau Posko Pengungsi Pascagempa di TulehuPresiden Jokowi juga meminta jajaran pemerintahan di daerah seperti camat dan lurah turut memantau dan mengawasi anggaran tersebut. Terutama mengingat anggaran tersebut akan langsung diberikan kepada masyarakat terdampak gempa.

Terkait pembangunan rumah warga yang rusak, Kepala Negara berharap agar masyarakat membangun rumah dengan konsep rumah tahan gempa seperti halnya yang dilakukan warga di Nusa Tenggara Barat (NTB). Untuk itu, pembangunan konstruksi rumah warga akan diarahkan langsung oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

"Ada macam-macam, ada yang pakai beton, ada yang sistem RISHA ada, jadi kalau ada gempa itu yang goyang hanya konstruksinya tetapi dinding dan lainnya tetap itu. Saya kira kita harus mengikuti itu," tandasnya.

Turut mendampingi Presiden Jokowi dan Ibu Iriana saat meninjau posko pengungsi antara lain, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kepala BNPB Doni Monardo, dan Gubernur Maluku Murad Ismail. (KSP)

Temui Para Pemimpin Maluku, Jokowi Janji Tindak Lanjuti Aspirasi Soal APBD

Posted: 28 Oct 2019 10:25 PM PDT

Temui Para Pemimpin Maluku, Jokowi Janji Tindak Lanjuti Aspirasi Soal APBDAMBON, LELEMUKU.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah bertemu dengan Gubernur Maluku Murad Ismail dan Wakil Gubernur Barnabas Orno beserta 7 bupati dan 1 walikota se Maluku di Kota Ambon pada Senin (28/10/2019) malam.  Hal ini dilakukan sebelum meninjau posko pengungsi gempa bumi pada Selasa (29/10/2019) pagi.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi mendapatkan laporan terkait penanganan bencana gempa yang melanda wilayah Maluku pada 26 September 2019 lalu. Selain itu, Presiden juga mendengar aspirasi dari para kepala daerah di Maluku, salah satunya terkait Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Maluku.

"Ya tadi malam saya dengan Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, seluruh bupati dan wali kota sudah rapat terbatas. Tadi malam jam 9 malam sampai jam 10-an. Yang disampaikan juga sama seperti yang tadi bapak sampaikan. Intinya bahwa APBD provinsi ini memang sangat kurang," ungkap Presiden saat berdialog dengan warga di posko pengungsi Universitas Darussalam.

Temui Para Pemimpin Maluku, Jokowi Janji Tindak Lanjuti Aspirasi Soal APBDUntuk menindaklanjuti aspirasi tersebut, Kepala Negara akan langsung menghubungi Menteri Keuangan Sri Mulyani. Menurutnya, meskipun dirinya sebagai Presiden memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan soal fiskal, tetapi pemegang uang negara adalah Menteri Keuangan.

"Jadi uangnya yang megang Menteri Keuangan, tapi kebijakannya yang memutuskan Presiden," imbuhnya.

Presiden Jokowi mengaku bahwa aspirasi serupa sering ia dengar setiap bertemu dengan kepala daerah. Presiden mengingatkan bahwa Indonesia memiliki 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota sehingga APBN pun memiliki keterbatasan.

"Memang APBN kita juga ada keterbatasan. Tetapi usulan yang tadi disampaikan nanti siang akan saya telepon langsung kepada Menteri Keuangan untuk bisa memberikan perhatian yang lebih kepada Provinsi Maluku," jelasnya.

Temui Para Pemimpin Maluku, Jokowi Janji Tindak Lanjuti Aspirasi Soal APBDKeluhan lainnya yang disampaikan kepada Presiden Jokowi yaitu terkait infrastruktur seperti jalan dan jembatan. Presiden mengakui bahwa keluhan tersebut datang dari Indonesia bagian timur. Menurutnya, ketimpangan antarwilayah di Indonesia masih harus diperbaiki.

"Tetapi sekali lagi, dengan keterbatasan APBN yang ada, nanti akan saya utak-atik sesuai dengan tadi yang diusulkan. Insyaallah akan segera kita tindak lanjuti," tandasnya.

Dalam pertemuan dengan para kepala daerah semalam, Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Doni Monardo. (KSP)
Bagi ke WA Bagi ke G+