Home / Uncategories / Kasrul Selang Terima Bantuan APD dan Masker dari Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku

Kasrul Selang Terima Bantuan APD dan Masker dari Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku

Edit

Kasrul Selang Terima Bantuan APD dan Masker dari Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku

Kasrul Selang Terima Bantuan APD dan Masker dari Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku

Posted: 02 Jun 2020 07:08 AM PDT

Kasrul Selang Terima Bantuan APD dan Masker dari Balai Wilayah Sungai (BWS) MalukuAMBON, LELEMUKU.COM - Bantuan sejumlah peralatan untuk penanganan Covid-19 terus mengalir kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Maluku pada Selasa (02/6/2020).

Sejumlah bantuan tersebut kembali diterima Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Kasrul Selang yang juga Ketua Harian Gugus Tugas (Gustu) Percepatan Pengendalian Covid-19 Maluku.

Bantuan berasal dari Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku berupa alat pelindung diri (APD) dan bantuan masker dan sarung tangan dari PT. Gidion Jaya yang diserahkan langsung di Posko Gustu Covid-19, Lantai VI Kantor Gubernur Maluku.

‎Bantuan diserahkan secara simbolis oleh Kepala BWS Maluku, Hariyono Utomo dan staf PT Gidion Jaya.

Bantuan dari BWS Maluku berupa Hazmat sebanyak 50 buah dan sarung tangan sebanyak 100 buah yang diperuntukkan bagi tenaga medis.

Sedangkan dari PT Gidion Jaya mendonasikan masker sebanyak 40 box dan sarung tangan sebanyak 1.000 buah. (HumasMaluku)

Syahrul Yasin Limpo Janji Mendukung Penuh dan Maksimalkan Potensi Pertanian di Maluku

Posted: 02 Jun 2020 03:41 AM PDT

Syahrul Yasin Limpo Janji Mendukung Penuh dan Maksimalkan Potensi Pertanian di MalukuAMBON, LELEMUKU.COM - Menteri Pertanian (Mentan) Republik Indonesia, Syahrul Yasin Limpo, berjanji akan mendukung penuh sektor pertanian di Provinsi Maluku. Dia bahkan menegaskan, akan mengerahkan kekuatan Kementerian Pertanian untuk membantu Gubernur Maluku, Murad Ismail, guna memaksimalkan potensi pertanian di daerah ini.

Hal tersebut disampaikan Syahrul saat menyampaikan sambutannya dalam malam ramah tamah di kediaman Gubernur Maluku, setibanya di Ambon, Jumat (29/5) malam. Ia menegaskan, Kementerian Pertanian yang dipimpinnya siap untuk menjadi supporting sistem pengembangan pertanian di Maluku.

"Saya datang ke sini, siap untuk membantu Pak Gubernur dengan kemampuan yang saya miliki," tegasnya.

Selain akan mengunjungi sejumlah tempat di Pulau Ambon dalam agenda kunjungan kerjanya ke Maluku, Syahrul juga membawa sejumlah bantuan pertanian untuk Maluku, diantaranya benih pala untuk ditanam di lahan seluas 900 hektar atau sebanyak 72 ribu benih, benih cengkih untuk 1000 hektar, dan peremajaan pala untuk 300 hektar.

"Totalnya senilai Rp12,8 miliar, ini mungkin kecil tapi masih ada (bantuan) yang lain," katanya.

Pada kesempatan itu, Yasin langsung meminta Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian, yang juga ikut bersama rombongannya, untuk membantu KUR (Kredit Usaha Rakyat) pertanian kepada Maluku hingga Rp500 miliar. Ia pun meminta keterlibatan TNI dan Polri dalam menggunaan anggaran ini, dengan tetap dibawah koordinasi Gubernur Maluku.

"Pak Dirjen DSP, kalau Pak Gub mau, kita bisa kasih berapa ratus miliar dari dana KUR. Kita percepat, dan ini jiuga berlaku untuk Polisi dan TNI, dan akan dikoordinir oleh Gubernur. Kalau untuk Maluku bisa Rp500 miliar. Pertanian itu pasti, 100 hari pak. Besok saya akan panggil BNI, BRI, bank penyalur dana KUR. Di beberapa tempat, saya bahkan memonitor hingga di atas Rp1 triliun. Saya mau percepat ini Pak Gub. Pertanian itu sesuatu barang yang pasti," ungkap Syahrul.

Dirinya juga siap untuk menggelontorkan dana melalui Badan Ketahanan Pangan untuk program tanaman pekarangan. Untuk satu kelompok yang terdiri dari 30 orang, bisa dibantu dana stimulan hingga Rp300 juta per kelompok.

Selain itu, sebagai daerah sentra produksi pertanian di Provinsi Maluku, dirinya berjanji akan mengembangkan Pulau Buru sehingga lebih maksimal menjadi daerah lumbung komoditas pangan di Maluku.

"Kalau Pulau Buru itu sudah bagus. Tinggal diperkuat, dioptimasi, intervensi, mekanisasi. Ini ada dirjen-dirjen datang bersama saya, tolong bantu Pak Gubernur, mau tractor, mau pompa, mau bibit, kita bantu Pak Gub," tegas Syahrul.

Selain mengembangkan Pulau Buru sebagai sentra produksi pertanian, menurutnya perlu ada ekstensifikasi pertanian (perluasan areal pertanian) ke Pulau Seram karena masih banyak lahan tidur yang tidak tergarap. Hanya saja, kata dia, untuk membuka lahan pertanian membutuhkan orang yang ingin bekerja sebagai petani.

"Perlukah kita mengekstensifikasi ke Pulau Seram? Perlu! Tapi kita perlu orang. Pertanian itu tidak akan bisa jalan tanpa orang. Orang tidak mau ke pertanian karena belum hitung sebenarnya berapa untungnya," jelasnya.

Ia mengambil contoh pertanian jagung. Satu hektar jagung untuk lahan baru dibuka bisa menghasilkan lima hingga enam ton per hektar. Bila dikalikan dengan harga Rp3000 per kilogram, maka satu hektar kebun jagung dapat menghasilkan Rp15 juta dalam waktu panen tidak sampai 100 hari.

"Potong ongkos kerja Rp4 juta, biaya tambahan lainnya Rp1 juta, sisa Rp10 juta. Kalau dia punya dua hingga tiga hektar, bahkan lebih, maka penghasilannya akan semakin besar," ungkapnya.

Dikatakannya, masalah pertanian itu adalah masalah yang paling pasti. Masalah di depan mata rakyat untuk bisa menjadi sejahtera. "Kalau diurus baik-baik pertanian ini, kata miskin itu tidak pernah ada," tegasnya.

Sementara itu, Gubernur Maluku, Murad Ismail, dalam sambutan selamat datangnya menyampaikan rasa terima kasihnya atas kunjungan Mentan bersama rombongannya ke Maluku. Apalagi kunjungan ini dilakukan dalam masa pendemi Covid-19.

"Kehadiran Pak Menteri, merupakan kebanggaan bagi pemerintah dan masyarakat Maluku, sekaligus merupakan bukti perhatian dan kepedulian yang besar dari Pak Menteri terhadap pengembangan sektor pertanian di Maluku," kata Murad. (humasmaluku)

Satgas BUMN Maluku Serahkan 7,981 Sembako ke Masyarakat Terdampak COVID-19 dan Ribuan APD ke Tim Medis

Posted: 02 Jun 2020 03:01 AM PDT

Satgas BUMN Maluku Serahkan 7,981 Sembako ke Masyarakat Terdampak COVID-19 dan Ribuan APD ke Tim MedisAMBON, LELEMUKU.COM - Satuan tugas (Satgas) Bencana BUMN Provinsi Maluku yang terdiri dari Bank Tabungan Negara (BTN), PT. Pertamina, PT. ANTAM, Bank Mandiri, PT Perinus, PT Asabri dan Jasa Raharja dan PT. Telkom menyalurkan sejumlah bantuan kepada masyarakat dan tim medis yang menangani Covid-19 di Maluku.

Penyaluran bantuan ini diserahkan secara simbolis kepada Sekretaris Gugus Tugas Percepatan dan Pengendalian Covid-19 Provinsi Maluku, Hendry Far-Far, di Sekretariat Gustu, lantai 6 Kantor Gubernur Maluku, Sabtu (30/5/2020).

Bantuan ini berupa 7.981 paket sembako kepada masyarakat terdampak Covid-19 dan bantuan untuk tim medis berupa Alat Pelindung Diri (APD) sebanyak 825 buah, masker medik 500 buah, masker kain sebanyak 32.000 buah dan cairan disinfektan sebanyak 1.600 liter.

Koordinator Satgas Bencana BUMN Provinsi Maluku, Haris Setyawan yang juga GM Telkom Maluku menyampaikan, seluruh BUMN di Maluku telah berperan aktif memberi bantuan kepada tenaga medis maupun masyarakat secara langsung.

"Satgas Bencana BUMN juga mendapatkan amanah dari Kementrian BUMN untuk menyalurkan bantuan," katanya.

Haris juga mengatakan, bantuan dari BUMN ini akan disalurkan kepada masyarakat serta pihak terkait oleh Koordinator Satgas Bencana BUMN di masing-masing Kabupaten/Kota, yang diwakili oleh Perwakilan BUMN di tiap Kabupaten/Kota.

Atas bantuan ini, Sekretaris Gustu Covid-19 Maluku Henry Far-Far menyampaikan terima kasih atas kepedulian BUMN di Maluku yang sudah ikut membantu pemerintah daerah dengan menyalurkan bantuan ini.

Far-far mengakui, bantuan ini sangat berarti meskipun pihaknya hanya sebagai pengelola. Dan sebagai pengelola, mereka menyadari grafik kasus terkonfirmasi virus di Maluku kian naik setiap hari. Ketersediaan alat kesehatan pun sangat dibutuhkan.

Terkait hal ini, tambahnya, Gustu Covid-19 Provinsi Maluku menerapkan dua macam kriteria penanganan virus. Pertama penanganan pandemi, kedua dampak ekonomi dan melakukan Jaring Pengaman Sosial (JPS) terhadap dampak virus, terutama masyarakat yang terkena dampak (humasmaluku)

Henry menjelaskan, tiga macam kriteria ini, 20 persen dari total populasi masyarakat Maluku merupakan kategori mapan. Kalangan ini diperkirakan mampu bertahan disaat pandemi. 40 persen merupakan kalangan tengah. Kalangan ini mendapat JPS, meskipun menerima gaji tetap. Keuangan mereka bisa saja rentan akibat kebutuhan pangan secara mendesak.

"Sementara 40 persen lainnya merupakan kalangan bawah. Kalangan ini di tiap tahunnya, telah terdata mengenai program pemerintah," jelasnya. (HumasMaluku)

Murad Ismail Minta SKK Migas dan inpex Masela Perhatikan Kepentingan Maluku

Posted: 02 Jun 2020 02:54 AM PDT

Murad Ismail Minta SKK Migas dan inpex Masela Perhatikan Kepentingan MalukuAMBON, LELEMUKU.COM - Gubernur Maluku, Murad Ismail akhirnya menandatangani dan menyerahkan secara resmi Surat Keputusan (SK) Gubernur Maluku Nomor 96/2020 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kilang Gas Alam Cair (LNG) Lapangan Abadi di Pulau Nustual Desa Lermatang, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku, kepada Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Dwi Soetjipto, Senin (1/6).

Serah terima SK ini dilakukan melalui virtual meeting oleh Gubernur Maluku dari ruang kerjanya di Ambon dengan Kepala SKK Migas yang berada di Kantor SKK Migas di Jakarta dan disaksikan oleh perwakilan dari kedua institusi serta INPEX Masela selaku operator Lapangan Gas Abadi, Wilayah Kerja Masela.

"Berdasarkan hasil kerja tim pengadaan tanah, sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, maka seluruh tahapan persiapan pengadaan tanah telah diselesaikan," kata Murad.

Mantan Komantan Korps Brimob Polri ini menjelaskan, sesuai peraturan yang berlaku, Pemerintah Provinsi diberi kewenangan untuk menerbitkan SK penetapan lokasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, dimana infrastruktur minyak dan gas bumi merupakan salah satunya.

"Secara hukum sekarang sudah ada kepastian lokasi bagi pembangunan pelabuhan kilang gas alam cair, proyek Blok Masela. Oleh sebab itu, kami persilahkan pihak SKK M igas dan INPEX untuk berproses lebih lanjut ke tahapan pelaksanaan pengadaan tanah sesuai ketentuan yang berlaku," jelasnya.

Pemerintah Provinsi Maluku, kata Murad, berharap agar proyek strategis nasional Blok Masela dapat segera direalisasikan sesuai rencana yang telah ditetapkan oleh Presiden RI Joko Widodo.

Target utama kehadiran Blok Masela, lanjut dia, selain menjamin ketersediaan migas bagi kepentingan nasional, dia pun ingin memastikan bahwa keberadaan Blok Masela nantinya memberikan kontribusi positif dalam rangka mendorong peningkatan kesejahteraan, maupun membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat Maluku.

"Saya minta agar aktivitas pembangunan Blok Masela harus senantiasa memperhatikan kepentingan daerah dan turut melibatkan masyarakat di sekitarnya secara proporsional," tandasnya.

Dia menambahkan, Pemerintah Provinsi Maluku bersama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Kabupaten/Kota lainnya, serta didukung oleh aparat TNI dan Polri siap untuk mengamankan seluruh tahapan pembangunan Blok Masela.

"Sebab itu, komunikasi, koordinasi dan kolaborasi antara SKK Migas, INPEX dan Pemerintah Provinsi Maluku, harus terus terjalin dengan baik," sebutnya.

Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Maluku, sebelumnya terkait cepatnya rekomendasi Gubernur tentang izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kilang LNG Abadi, dan sekarang adanya SK Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Pelabuhan Kilang LNG Abadi.

"Koordinasi antara SKK Migas didukung INPEX sebagai operator lapangan gas abadi, dengan Pemerintah Daerah berjalan dengan sangat baik. Semoga sinergi yang sudah terjalin baik ini akan terus meningkat di masa depan agar proyek ini berjalan lancar sesuai harapan kita," ujar Dwi.

Sementara President Deirector Indonesia INPEX Masela Ltd., Akihiro Watanabe, juga berterima kasih atas dukungan Pemerintah Provinsi Maluku dan SKK Migas sehingga secara resmi SK ini dapat diserah-terimakan. Sebagai operator Lapangan Gas Abadi, dirinya sangat mengapresiasi dukungan yang telah diberikan oleh Pemerintah Provinsi Maluku, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kantor BPN Provinsi Maluku, Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan seluruh masyarakat Kepulauan Tanimbar dalam pengembangan proyek LNG Abadi ini.

"SK ini menjadi salah satu titik terpenting dalam proses pengadaan tanah untuk pembangunan pelabuhan kilang LNG Abadi," katanya.

Sebagaimana diketahui, Lapangan Gas Abadi, wilayah kerja Masela dikembangkan dengan menggunakan skema pengembangan LNG darat, dimana INPEX menjadi operatornya. Kilang LNG Abadi ini direncanakan berkapasitas 10,5 juta ton gas alam per tahun sekita 9,5 juga ton LNG per tahun, pasokan gas lokal melalui pipa darat, serta kurang lebih 35 ribu barel kondensat per hari. (HumasMaluku)
Bagi ke WA Bagi ke G+