MDW Adakan Pelatihan Dorong Lahirnya Aktivis yang Fokus pada Isu HAM

MDW Adakan Pelatihan Dorong Lahirnya Aktivis yang Fokus pada Isu HAM


MDW Adakan Pelatihan Dorong Lahirnya Aktivis yang Fokus pada Isu HAM

Posted: 12 Jun 2022 04:44 AM PDT


AMBON, LELEMUKU.COM -  Melihat kondisi existing, diperlukan kalangan masyarakat sipil yang aktif dalam monitoring serat mengadvokasi proses demokrasi dan pemajuan HAM di Maluku. Untuk itu Moluccas Democratization Watch (MDW) kembali mengadakan pelatihan.

Kegiatan pelatihan dipusatkan di Kantor Komnas HAM Perwakilan Maluku dan di Gedung FISIP Universitas Pattimura Ambon itu berlangsung pada 10-11 Juni 2022. Adapun peserta pelatihan sengaja datang dari sejumlah kabupaten/kota di Maluku.

Ketua Panitia Pelatihan, Hijrah Menaina mengatakan kegiatan ini diadakan agar kedepan terus lahir individu maupun organisasi yang fokus pada isu demokrasi dan HAM di Maluku. Apalagi Maluku termasuk salah satu daerah di Indonesia yang rawan terjadi pelanggaran HAM.

Menurutnya, dalam pasangan MDW, ada berbagai upaya yang dapat dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil dalam pemajuan HAM dan Demokrasi, antara lain melalui pengembangan wacana demokrasi dan HAM serta advokasi legislasi dan kebijakan.

Selain itu juga melalui pewacanaan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah juga dengan melakukan pengawasan dan komplain atas penyalahgunaan kewenangan serta pelanggaran hukum yang melibatkan pemerintah dan parlemen.

Sehingga kegiatan pelatihan diadakan dengan harapannya, peserta memiliki skill dan pengetahuan atau knowledge dasar advokasi, sehingga mampu mengadvokasi isu demokrasi dan HAM.

Peserta pelatihan diharapkan pula dapat memahami setiap isu demokratisasi dan HAM di Maluku, sehingga nantinya dapat menjadi perhatian atau fokus bersama dengan organisasi masyarakat sipil lainnya.

Sehingga dapat pula terbentuk jaringan advokasi dalam rangka tindak lanjut penguatan demokrasi dan HAM. Dimana kalangan masyarakat sipil dapat berperan signifikan, baik itu organisasi atau sebagai individu dalam satu jaringan yang bersifat lokal, nasional, regional maupun internasional.

Secara terpisah, pendiri MDW, Ikhsan Tualeka menjelaskan, bukan bermaksud untuk membesar-besarkan, namun setidaknya dalam rentang tahun 2006 hingga 2014 MDW menjadi satu organisasi masyarakat sipil di Maluku yang cukup dikenal.

Memegang mandat untuk mendorong kemajuan Demokratisasi, termasuk pemberantasan korupsi di Maluku, saat itu MDW konsisten melakukan advokasi, investigasi dan pendampingan berbasis HAM.

Termasuk pula dengan menjalin koalisi dengan berbagai organisasi masyarakat sipil lainnya. Antara lain dengan membentuk Koalisi Anti Korupsi (KAK) Maluku dan juga forum yang fokus pada reformasi sektor keamanan sipil.

Berbagai kerjasama juga dilakukan MDW dengan sejumlah organisasi masyarakat sipil nasional. Sebut saja KontraS, IDSPS, Elsam, Setara Institute, termasuk pula dengan sejumlah lembaga pemerintahan.

Setelah tahun 2014 aktivitas MDW mulai berkurang. MDW memang masih terlihat beberapa kali berkegiatan dan memberikan pernyataan sikap, dan tahun 2018 juga sempat mengadakan pelatihan termasuk diskusi publik, namun tak begitu intens dalam monitoring dan advokasi.

"Belakangan muncul keinginan kuat untuk kembali menghidupkan MDW. Apalagi sejumlah jejaring atau komunitas masyarakat sipil berbasis HAM membutuhkan mitra organisasi lokal di Maluku terutama dalam kaitannya dengan pemajuan hak sipil politik dan ekonomi, sosial budaya", terang Ikhsan.

Momentum yang menurut Ikhsan seperti gayung bersambut karena belakangan muncul sejumlah aktivis muda progresif yang diharapkan akan dapat menjadikan MDW lebih maju dan berkontribusi optimal terhadap kemajuan Maluku terutama di bidang HAM dan demokratisasi.

"Saya pribadi memang telah beringsut pada isu lain yang kadang tak bersinggungan langsung dengan isu HAM, berharap adik-adik generasi baru pejuang HAM di Maluku yang akan maju ke depan. Menjadikan MDW tampil atau eksis lagi", harap Ikhsan. (indonesiatimur.co)

Widya Pratiwi Dikukuhkan Jadi Bunda Generasi Berencana Provinsi Maluku

Posted: 12 Jun 2022 04:17 AM PDT


AMBON, LELEMUKU.COM -  Satu lagi amanah yang akan diemban istri Gubernur Maluku, Widya Pratiwi Murad Ismail, Sabtu (11/06/2022), Ketua Tim Penggerak (TP)-PKK Provinsi Maluku ini dikukuhkan menjadi Bunda Generasi Berencana (GenRe) Provinsi Maluku oleh Ketua Umum BKKBN Pusat dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG.

Pengukuhan Bunda GenRe Provinsi Maluku oleh Kepala BKKBN RI, dr. Hasto Wardoyo, SP. OG. (K) dilakukan secara daring dari Jakarta.

Prosesi pengukuhan Bunda GenRe Provinsi Maluku ini, ditandai dengan penyematan slempang oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku, Sarles Brabar kepada Widya Pratiwi Murad Ismail sekaligus penandatanganan MoU serta Launching Satgas Provinsi Maluku.

Turut hadir dalam acara Pengukuhan Bunda Genre dan Penandatanganan MoU dan PKS serta Launching Satgas Provinsi Maluku, Penjabat Sekda Maluku, Sadali Ie, sejumlah Pimpinan OPD terkait, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku, Sarles Brabar, dan pimpinan universitas di Kota Ambon.

Widya dalam sambutannya menyampaikan, selaku Ina Latu Maluku dan Duta Perangi Stunting (Parenting) Maluku, ia telah dikukuhkan sebagai Bunda GenRe, mamanya anak-anak Generasi Muda Maluku.

"Terimakasih kepada BKKBN yang telah memberikan kepercayaan dan amanah ini kepada saya, tentunya saya tidak akan bekerja sendiri tetapi bersama seluruh lintas sektor/mitra kerja kita akan menggerakkan semua generasi muda untuk dapat bersama-sama menyiapkan masa depan yang lebih baik, untuk mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045 dengan pencegahan stunting dari hulu, sehingga diharapkan kedepan tidak ada lagi lahir stuting-stunting baru,"ungkap Widya.

Ia berharap, semua mitra dapat menjadi tim yang baik, dari Pemerintah Provinsi Maluku dan jajaran sampai di Kabupaten/Kota hingga Negeri, secara bersama secara maksimal menjalankan fungsi koordinasi, konsultasi,fasilitasi dan penyedia data demi percepatan penurunan stunting.

Berbicara mengenai percepatan penurunan stunting di Provinsi Maluku, Widya mengaku sangat bangga dan bersyukur karena begitu banyak kemajuan yang telah dicapai.

Sejak dikukuhkan sebagai Duta Parenting Maluku pada Juli 2019, ia bersama dengan TP PKK bergerak cepat mengkampanyekan pentingnya mencegah stunting, dimana negeri-negeri dan desa-desa lokus stunting di pelosok 11 kabupaten/kota ia datangi bersama dengan semua pimpinan OPD. Inilah wujud konvergensi yang dimaksudkan dalam Perpres 72 Tahun 2021.

"Jadi sebelum Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk setiap daerah mengkonsolidasikan semua sumberdaya untuk bekerja secara konvergen, kita di Maluku sudah lebih dulu melakukannya.Ini terlihat dari hasil kerja bersama itu, kita bisa melihat hasil yang cukup menggembirakan dimana prevelensi 34,10 di tahun 2018 mengalami penurunan setiap tahunnya hingga kita mendapatkan angka 28,7 di tahun 202o,"sebut Widya.

Kendati demikian, kata Widya, masih ada pekerjaan rumah yang tidak mudah, yakni mengejar target penurunan 20,00 di tahun 2024.

"Sekarang kekuatan kita bertambah lagi, dengan kehadiran Satgas Stunting Provinsi Maluku. Saya harapkan ini benar-benar menjadi kekuatan sehingga target prevalensi 20 persen di tahun 2024 nanti dapat kita capai bersama,"tandas Widya.

Sementara itu, Kepala BKKBN RI, dr. Hasto Wardoyo, SP. OG. (K) melalui daring menyampaikan, apresiasi kepada Ina Latu Maluku yang telah mengambil tugas serta tanggung jawab sebagai Bunda Genre di Provinsi Maluku.

Pemerintah melalui BKKBN, jelas Wardoyo, mengembangkan Program Genre yang merupakan pengembangan karakter Bangga Kencana, di mana mengajarkan remaja untuk menjauhi pernikahan dini, seks pranikah, dan napza, guna menjadi remaja tangguh, dapat berkontribusi dalam pembangunan, serta berguna bagi nusa dan bangsa.

"Melalui Program Genre, remaja diajak untuk menyiapkan kehidupan berkeluarga melalui pemahaman tentang Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP), sehingga mampu melangsungkan jenjang pendidikan secara terencana, berkarir, dalam pekerjaan secara terencana, serta menikah dengan penuh perencanaan sesuai siklus kesehatan reproduksi," jelasnya.

Selain itu, kata Wardoyo, pemahaman stunting juga penting bagi para remaja .

"Harus dimulai sejak dini, sejak usia remaja atau calon pengantin. Tidak hanya pada saat hamil tapi justru dari usia muda, karena dengan demikian, anak yang akan dilahirkan bisa terhindar dari bahaya stunting," jelasnya.

Berkaitan dengan pengukuhan ini, Wardoyo berharap Bunda Genre mampu menjalankan amanah dengan baik, dan program-program kerja yang diusung dapat memberikan manfaat dalam penanganan stunting di Provinsi Maluku.

Pada kesempatan itu, Gubernur Maluku dalam sambutan yang disampaikan Pj. Sekda Maluku, Sadali Ie memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Ketua TP PKK Provinsi Maluku dan jajarannya, bersama seluruh OPD yang selalu bekerja keras terkait dalam upaya penurunan stunting.

Dikatakan, kolaborasi kerja berbagai pihak menjadi kunci untuk memastikan konvergensi antara program hingga ke tingkat desa /kelurahan untuk menurunkan stunting. Upaya ini tidak bisa hanya dilakukan oleh satu lembaga saja, atau hanya dari unsur pemerintah pusat saja.

Upaya penurunan stunting, sebut Gubernur, membutuhkan keterlibatan semua pihak, termasuk pemerintah daerah dan desa/kelurahan, akademisi, media, swasta, lembaga swadaya masyarakat, dan mitra pembangunan. sehingga moment penandatangan MoU bersama TP PKK dan perjanjian kerjasama bersama Perguruan Tinggi diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap percepatan penurunan stunting di Maluku.

Gubernur juga berharap agar perwakilan BKKBN Maluku dapat melaporkan secara berkala progress capaian penurunan stunting dengan berkoordinasi berkesinambungan dengan dinas kesehatan dalam pemanfataan dan penginputan data EPPGM.

Dan kepada tim satgas, Gubernur berharap, dapat melakukan tugas dan fungsinya dengan baik dalam upaya percepatan penurunan stunting baik di tingkat provinsi maupun kab/kota kehadiran saudara-saudara sebagai tim satgas stunting harus memberikan kontribusi bagi percepatan penurunan stunting di Maluku. (indonesiatimur.co)
Bagi ke WA Bagi ke G+